Pro-Kontra Rencana Pemekaran Papua, Pemerintah Disarankan Melakukan Kajian
METROMERAUKE.COM | 09/05/2022 15:32
Pro-Kontra Rencana Pemekaran Papua, Pemerintah Disarankan Melakukan Kajian
Pusaka Temukan Perusahaan Sawit Papua Tak Indahkan Jokowi

Metro Merauke – Pemerintah disarankan mengkaji kembali rencana pemekaran Provinsi Papua, yang kini menimbulkan pro-kontra dikalangan warga Papua.

Saran itu disampaikan anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan hak asasi manusia Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau DPRP, Laurenzus Kadepa , Senin (9/5/2022).

 

Katanya, rencana pemekaran Papua terus digulirkan tanpa memperhatikan situasi di masyarakat Papua. Ini dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru.

“Kelompok yang menolak rencana pemekaran, mayoritas berada di kabupaten di daerah pegunungan. Di wilayah adat Lapago dan Meepago. Kelompok yang mendukung, mayoritas berada di kabupaten pesisir, atau wilayah adat Mamta, Animha dan Saireri,” kata Kadepa.

Katanya, kelompok warga yang menolak maupun menerima rencana pemekaran Papua, memiliki alasan tersendiri.

Mereka yang menolak rencana pemekaran, bukan karena ingin meminta referendum atau alasan politik lainnya. 

Akan tetapi mereka khawatir pemekaran akan membuat orang asli Papua terpinggirkan. Sebab sumber daya manusia orang asli Papua, belum merata di semua kabupaten.

Sedangkan kelompok yang mendukung beralasan, pemekaran akan meningkatkan kesejahteraan warga. 

Mempercepat kemajuan pembangunan dan mempersingkat kendali layanan pemerintahan. 

Sebab wilayah Papua begitu luas, dengan kondisi geografis yang sulit.

Ia mengatakan, alasan kedua kelompok ini berdasar. Tujuannya semua untuk kebaikan orang asli Papua. 

Sebagai anggota DPR Papua, Kadepa menegaskan tidak berada dalam posis mendukung atau menolak rencana pemekaran. 

“Saya menerima semua aspirasi warga, baik yang mendukung maupun menolak untuk disampaikan ke pihak terkait. Saya hanya ingin, semua ini benar benar diletakkan atas dasar kepentingan dan masa depan orang asli Papua,” ujarnya.

Menurutnya, untuk itu pemerintah perlu membentuk tim independen mengkaji kembali rencana pemekaran Papua, agar rencana itu benar benar berdasarkan kajian ilmiah.

“Pak Presiden, Pak Mekopolhukam harus melihat situasi ini. Pemerintah harus membentuk tim indendepen, melakukan kajian kembali. Misalnya melibatkan Komnas HAM atau LIPI. Itu perlu supaya semua jelas. Berdasarkan kajian ilmiah,” ucapnya.

Ia mengatakan Mekopolhukam, Mahfud MD belum lama ini mengatakan 80 persen rakyat Papua mendukung pemekaran. Akan tetapi presentasi itu patut dipertanyakan. 

“Walaupun [Mankopolhukam] Mahfud MD bilang ada 80 persen rakyat Papua menerima [pemekaran]. Tapi itu [hasil] survei atau kajian dari mana? Itukan menurut Mahfud MD,” katanya.

DPR Papua telah menyerahkan aspirasi warga Papua, mengenai rencana pemekaran kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, 13 April 2022.

Aspirasi itu tidak hanya yang menolak rencana pemekaran Provinsi Papua, juga aspirasi warga yang mendukung. Aspirasi tersebut berasal dari warga di berbagai kabupaten di Papua.

“Makanya, saya minta pemerintah membentuk tim independen, turun ke daerah melakukan kajian, baik di daerah yang mayoritas mendukung maupun mayoritas menolak rencana pemekaran. Harus diakui, tidak semua warga Papua menolak rencana pemekaran, dan tidak semua mendukung,” ujar Kadepa. 

 

metromerauke.co


BERITA TERKAIT