IDI Jambi Soroti Ketua Dewan Pengawas RS Raden Mattaher Mantan Napi Tipikor Pengadaan Genset
JAMBERITA.COM | 26/06/2020 16:35
IDI Jambi Soroti Ketua Dewan Pengawas RS Raden Mattaher Mantan Napi Tipikor Pengadaan Genset

JAMBERITA.COM- Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ternyata juga menyoroti Surat Keputusan (SK) Gubernur Jambi terkait dengan pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) dan Sekretaris RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi.

Seperti diketahui SK Gubernur Jambi tertanggal 12 Juni 2020 waktu lalu telah menetapkan 5 orang nama untuk menjadi Dewas yang diketuai oleh mantan Napi Tipikor pengadaan Genset beberapa tahun silam di rumah sakit milik pemerintah itu sendiri.

"Persoalannya sekarang masalah etika, artinya harus di pertimbangkan," kata Ketua IDI wilayah Jambi dr Deri Mulyadi, ketika dijumpai awak media di BPOM Jambi, Kamis (25/6/2020).

Menurut Deri, jika memang tidak menyalahi aturan itu sah-sah saja tetapi bilamana sudah diluar daripada aturan maka dirinya meminta Pemprov Jambi segera merevisi beberapa nama orang yang di dalam SK tersebut.

"Jadi ada aspek norma hukum dan norma etika yang harus kita perhatikan dalam suatu struktur kan begitu, (Prihatin-Red) iya, harus menjadi bahan kajian," terangnya.

Salah satu nama dalam SK Dewas yakni Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Provinsi Jambi Bachyuni Deliansyah dalam kesempatan dan waktu yang sama turut menanggapi soal kontroversi Dewas tersebut.

"Kalau itu kira-kira bertentangan dengan aturan, sebaiknya jangan," jelasnnya.

SK terbaru Gubernur Jambi Dewas rumah sakit pelat merah itu di duga mengangkangi Permendagri no 79 tahun 2018 pasal 17 point ke 6 huruf (g) Dewas harus berusia (maksimal) paling tinggi 60 tahun dan Permenkes nomor 10 tahun 2014 sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 huruf D dan E.

Peraturan tersebut menjelaskan mereka yang diangkat untuk menjadi Dewas maksimal 5 orang terdiri dari 2 orang dari Dinas Kesehatan (Dinkes) dan 2 orang dari Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dan 1 orang staf ahli atau tenaga professional yang membidangi keuangan daerah.

Sedangkan, Permenkes nomor 10 tahun 2014 pasal 10 Huruf (D) mengatur, untuk menjadi Dewas itu adalah orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana, huruf (E) Dewas tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penyelenggara rumah sakit atau tidak adanya kedekatan antara pimpinan (Direktur).(afm)

JAMBERITA.COM


BERITA TERKAIT