ASN Resah, Pemprov Jambi Klaim Gaji Bukan Dipotong, Tapi Dipinjam Satu Bulan
JAMBERITA.COM | 24/07/2021 05:19
ASN Resah, Pemprov Jambi Klaim Gaji Bukan Dipotong, Tapi Dipinjam Satu Bulan
Ilustrasi. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut pemerintah akan menambah anggaran perlindungan sosial sebesar Rp55,21 triliun untuk memberikan bantuan sosial atau bansos Covid-19.

JAMBERITA.COM - Heboh Intruksi Gubernur (INGUB) soal pemotongan TPP dan Gaji termasuk tunjangan pegawai selama satu bulan dikabarkan membuat para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jambi menjadi resah.

Untuk diketahui, INGUB tersebut tentang refocusing anggaran belanja kegiatan dan sub kegiatan melalui pergeseran mendahului perubahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2021.

Dijelaskannya, Ingub itu mulai berlaku dan ditetapkan, pada Senin (19/7/2021) kemarin, yang tertanda tangan Gubernur Jambi Al Haris dan di edaran Rabu (21/7/2021) kemarin.

Berdasarkan INGUB, sehubungan hal tersebut diatas sesuai Peraturan Menteri Keuangan (Menkeu) RI Nomor 17/PMK/.7/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Covid-19 dan dampaknya diintruksikan, kepada SKPD se Provinsi Jambi, Kepala biro di lingkungan setda Provinsi Jambi kepala SKPD di provinsi Jambi.

Untuk merasionalisasi anggaran belanja pada rekening belanja perjalanan dinas, biaya makan minum, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk 2 bulan, gaji dan tunjangan pegawai untuk 1 bulan, dana bagi hasil pajak daerah serta kegiatan lainnya yang dapat ditunda pelaksanaannya dengan mempedomani besaran rasionalisasi anggaran setiap SKPD sebagaimana terdapat pada lampiran I.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, dalam rangka menindaklanjuti Permenkeu nomor : 17/PMK.07/2021 sesuai pasal 7 dan pasal 9 Pemda diwajibkan menyediakan anggaran minimal sebesar 8 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk penanganan Covid-19 dan minimal 25 persen dari dana transfer umum untuk pemulihan ekonomi nasional/ daerah.

"Pemprov Jambi sesuai Permenkeu nomor 17/PMK.07/2021 mendapat pengurangan anggaran transfer umum (DAU dan DBH) Rp43.761.159.000 dan kebutuhan penganggaran untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19 sebesar Rp143.114.911.830, serta kebutuhan untuk penggaran pemulihan ekonomi nasional/daerah sebesar Rp398.319.565.871,72," katanya, melalui press rilis Kominfo, Kamis (23/7/2021).

Guna untuk mendukung pemenuhan kebutuhan tersebut, maka dilakukan refocusing anggaran pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau setiap Dinas di lingkup Pemprov Jambi melalui rasionalisasi sebesar Rp 228.943.412.259 sesuai INGUB No 25/INGUB/TAPD/2021 tanggal 19 Juli 2021.

"Adapun kegiatan yang diarahkan untuk dirasionalisasi terdiri dari belanja perjalanan dinas, makan minum dan belanja lainnya yang masih dapat ditunda pelaksanaannya serta belanja pegawai TPP ke-13, TPP ke 14 dan Gaji bulan Desember," katanya.

Terkait TPP ke 13 dan 14 dilakukan rasionalisasi itu di karenakan untuk pembayaranan TPP tahun 2020 sesuai ketentuan, tidak dapat dibayarkan.

"TPP ini sebagai pendamping gaji 13 dan THR, sedangkan rasionalisasi gaji bulan Desember, merupakan rasionalisasi sementara yang akan dianggarkan kembali di APBD Perubahan tahun 2021," jelasnya.

jamberita.com


BERITA TERKAIT