Mediasi Gagal, Gugatan WALHI terhadap 2 Korporasi Penyumbang Asap Karhutla Lanjut ke Pokok Perkara
JAMBERITA.COM | 30/07/2021 17:30
Mediasi Gagal, Gugatan WALHI terhadap 2 Korporasi Penyumbang Asap Karhutla Lanjut ke Pokok Perkara
Walhi Jambi Yakin Menangi Gugatan Karhutla ke Dua Perusahaan Kayu

JAMBERITA.COM- Gugatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi terhadap dua perusahaan pemegang izin konsesi hak pengusahaan hutan (HPH), yakni PT Putra Duta Indahwood dan PT Pesona Belantara Persada sepertinya akan masuk ke pokok perkara.

Kedua perusahaan yang berkedudukan di area gambut, Kabupaten Muaro Jambi itu, dinilai Walhi menjadi biang terbesar penyumbang kabut asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2019.

Mediasi yang dilakukan kedua pihak gagal mencapai kesepakatan. “Sampai konfrensi pers belum ada perdamaian. Hakim sudah memanggil dan bersiap melakukan sidang lanjut ke pembacaan gugata. Kami masih menunggu kapan sidang perdana agenda pada pembacaan gugatan,” kata Ramos, Ketua Tim Kuasa Hukum WALHI Jambi dalam konfrensi pers pada Kamis (29/7/2021).

Ia mengatakan selama 30 hari mediasi, pihak tergugat memang sudah mengajukan draf perdamaian dengan melakukan itikad pemulihan. “Kami tidak lanjuti dengan adanya masukan, apakah benar yang mereka lakukan dan turun ke lapangan kami juga melihat kondisi lapangan. Namun hasil pertemuan internal di Walhi belum bisa menerimanya,” kata Ramos.

Terkait alasannya, Ramos menjelaskan jika draf perdamaian dengan melakukan pemulihan harus sesuai dengan aturan dan dan disahkan Kementerian LHK dan ada penilaian teknis terhadap apa yang sudah dilakukan.

“Ini yang belum ada. Secara etika kami tidka bisa menyampaikan poin-pinnya secara detil,” lanjutnya. 

Sementara itu, Direktur WALHI Jambi Abdullah mengklarifikasi sejumlah tuduhan yang ditujukan ke WALHI Jambi yang menyebut ada perdamaian. Ia mengatakan darf perdamaian yang diajukan dalam mediasi bukan draf “Damai” seperti yang dipikirkan ornag awam. Apalagi ada isu Walhi ingin mengelola dana pemulihan tersebut.

Draf perdamaian ini adalah upaya pemulihan yang dilakukan pihak tergugat terhadap wilayah yang terdampak Karhutla. “Pemulihan kawasan gambut dengan berbagai cara, ada dari kementrian KLHK, siapa yang memulihkan kan ada lembaga terkait KLHK atau lembaga gambut yang ada saat ini. Sehingga dua konversi yang kita gugat bisa dipulihkan,” jelas Abdullah.

WALHI sendiri selama mediasi hingga hari ini membuka diri untuk melakukan perdamaian selama upaya pemulihan yang dilakukan sesuai dengan aturan dan disahkan KLHK serta berdampak pada wilayah tersebut. “Tapi sejauh ini kami belum melihat draf pemulihan tersebut . Selama dokumen pemulihan sudah sesuai dengan aturan dan disahkan KLHK dan ada penilaian teknis terhadap apa yang dilakukan,” tambahnya.

Ia berharap semua pihak mengawal kasus ini. Apalagi saat ini akan memasuki pokok perkara. “Kami meminta dukungan semua pihak untuk mengawal kasus ini. Karena gugatan ini bisa menjadi pembelajarna bagi pihak-pihak perusahaan minimal bisa meminimalisir terjadinya Karhutla,” harapnya.

Sementara itu, dalam petitum gugatan, Walhi Jambi meminta PT Pesona Belantara Persada (tergugat I) membayar ganti rugi senilai Rp90,6 miliar. Selain itu, untuk PT Putra Duta Indahwood (tergugat II) digugat membayar ganti rugi kerusakan senilai Rp101,2 miliar.

Nilai ganti rugi itu berdasarkan hasil hitungan tim Walhi. Biaya tersebut untuk mengganti biaya untuk merestorasi gambut di area perusahaan, kata Rudi.

Selain itu, Walhi Jambi juga meminta ganti rugi tanggung renteng yang dibebankan kepada para pihak yang tergugat senilai Rp894 juta.

Selain menggugat kedua perusahaan yang bergerak di sektor pemanfaatan kayu itu, Walhi Jambi juga turut menggugat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Gubernur Jambi.

KLHK dan Gubernur Jambi menjadi turut tergugat karena secara kewenangan delegasi dalam UU 32 tahun 2009, mereka diberi kewenangan untuk merestorasi semua kerusakan lingkungan.

jamberita.com


BERITA TERKAIT