BPK Sebut kerja Sama SIMRS RSUD Abundjani Tidak Transparan
JAMBERITA.COM | 05/09/2021 11:05
BPK Sebut kerja Sama SIMRS RSUD Abundjani Tidak Transparan
Ilustrasi komputer tablet. Gambar: google

JAMBERITA.COM, MERANGIN - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi menemukan Sistem Informasi manejemen Rumah Sakit (SIMRS) Rumah sakit Abundjani Tidak Sesuai ketentuan.

Temuan yang ditemukan BPK, permasalahan pembayaran jasa pengembangan SIM IT rumah sakit umum Abundjani mencapai Rp 101.100.00,00 perbulan yang dikeluarkan Rumah sakit Abundjani tahun 2020.

"Untuk pembayaran pertama dari tahun 2019, hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat permasalahan terkait penyelenggaraan SIMRS dengan perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) antara RSD Kab dan PT ATM, " beber BPK Perwakilan Jambi.

Tak itu saja, BPK juga menyebutkan perencanaan penyelanggaraan SIMRS dengan perjanjian KSO antara Rsd Merangin dengan PT ATM tidak transparan dan tampa pembahasan serta persetujuan DPRD.

"Rumah Sakit Merangin dengan PT ATM tidak transparan dan tampa pembahasan serta persetujuan DPRD, " tambah BPK.

Selain itu BPK Juga menuding penyelenggaraan SIMRS dengan perjanjian KSO tidak tepat dan berindikasi menghindari metode tender.

"Perjanjian KSO tidak tepat dan berindikasi menghindari metode tender," singkatnya.

Sementara Bendahara BLUD Irma saat dikonfirmasi di Ruang kerjanya membenarkan persoalannya dari BPK.

"Kalau saya ini perintah bayar iya saya bayar, selama 4 tahun," kata Irma.

Direktur Rumah Sakit Abundjani Berman saat dikonfirmasi mengatakan tidak ada permasalahan terkait temuan BPK.

"Masalah biaya modul kami buat Ini termasuk lengkap, Ini bukan abal-abal. Nah Masalah uang itu urusan mereka. Bukan urusan kami," kata Berman.

Soal anggaran, kata Berman juga sudah dilakukan pembahasan di DPRD.

"Semua kami bahas di DPRD, BPK merekomendasikan pembenaran perbup, baru berapa bulan selesai perbupnya, dan teguran lagi Bendahara harus jeli membayar," pungkasnya.

jamberita.com


BERITA TERKAIT