Gelapnya Data Kepemilikan Kebun Sawit di Indonesia
BETAHITA.ID | 05/06/2020 16:30
Gelapnya Data Kepemilikan Kebun Sawit di Indonesia
Ilustrasi seorang petani sawit memanggul tandan buah segar. Foto: WRI Indonesia.
 BETAHITA.ID - Pemilik perkebunan kelapa sawit di Indonesia sebagian besar tidak diketahui. Hal ini menyebabkan sulitnya melacak rantai pasok dari industri hulu ke hilir serta afiliasi kebun sawit dengan perusahaan pemilik fasilitas pengolahan atau refinery.

Hal itu tertuang dari hasil kajian Trase.earth, Auriga, dan Universitas Santa Barbara. Laporan berjudul “Kepemilikan dan Dominasi Korporasi pada Rantai Pasok Minyak Sawit di Indonesia” itu menemukan lebih dari 50 persen luasan kebun sawit Indonesia tidak jelas pengelola atau pemiliknya.

“Kalau melihat data yang masuk ke BPS dan identifikasi HGU, dan AHU, ternyata ada 50 persen itu masih antah berantah. Yang diketahui hanya kelompok teratas saja,” kata Peneliti Trase Giorgio Budi Indarto dalam diskusi virtual Ngopini: Mengurai Peta Pemain Industri Sawit Nasional yang diadakan Auriga,4 Mei 2020.

“Padahal ini penting untuk konteks keberlanjutan,” katanya.

Menurut Giorgio, informasi keterlacakan data itu dapat membantu Indonesia merencanakan tata kelola sawit seperti program peremajaan sawit rakyat yang capaiannya rendah. Program PSR ini pun dapat membantu petani meningkatkan produktivitasnya. Untuk diketahui, saat ini pemerintah memiliki peta tutupan luas perkebunan sawit seluas 16,4 juta hektare yang dapat diakses publik.

“Identifikasi kepemilikan juga penting karena di situlah konteks keberlanjutannya. Kalau saat ini, masih banyak pemain besar yang berkedok sebagai petani,” ujar Giorgio. Proyek sawit berkelanjutan ada dalam Sistem Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan atau ISPO.

Kepala Kajian Ekonomi Lingkungan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Alin Halimatussadiah, mengatakan, data sawit yang komprehensif penting untuk pengembangan sektor kelapa sawit itu sendiri.

“Sumbangan sawit terhadap ekonomi Indonesia itu cukup signifikan. Untuk pengembangannya, data adalah syaratnya,” ujarnya.

Alin juga menyoroti struktur pasar industri sawit hilir yang saat ini masih berupa oligopoli di hilir dan oligopsoni di hulu. Menurutnya, kondisi itu memungkinkan perusahaan besar mengatur harga di seluruh tahapan rantai pasok industri sawit. 

“Secara teori ekonomis, kondisi oligopoli dan oligopsoni dapat menimbulkan kerugian. Mulai dari petani yang mengalami tekanan harga untuk tandan buah segar, harga minyak sawit di level konsumen, dan bahkan pemerintah terkait insentif biodiesel,” katanya.

BACA LAPORAN LENGKAP DI BETAHITA.ID


BERITA TERKAIT