Konflik Lahan, Petani Jambi Menang di Pengadilan Atas Perusahaan Sawit
BETAHITA.ID | 18/06/2020 15:10
Konflik Lahan, Petani Jambi Menang di Pengadilan Atas Perusahaan Sawit
Thawaf Aly didampingi oleh beberapa kuasa hukumnya saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Jabung Timur, beberapa waktu lalu./Foto: Dokumentasi KPA Jambi

BETAHITA.ID - Thawaf Aly, salah seorang anggota Persatuan Petani Jambi (PPJ), diputuskan tidak bersalah atas tuduhan penguasaan lahan yang dilaporkan pihak PT Erasakti Wira Forestama (EWF). Putusan tersebut diambil majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Selasa (16/6/2020).

Perkara hukum yang membuat Thawaf harus menjalani 16 kali persidangan sejak Februari 2020 ini ada kaitannya dengan konflik lahan seluas 72 hektare antara 47 warga Desa Merbau, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan PT EWF.

Thawaf merupakan pihak yang diberi kuasa oleh warga dalam permasalahan lahan yang memiliki sejarah panjang tersebut. Thawaf dituduh menguasai lahan PT EWF, dalam bentuk pendirian pondok di atas lahan yang disengketakan.

Kuasa Hukum Thawaf dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Yudi Kurnia menuturkan, Thawaf merupakan korban pengalihan isu atas pelanggaran-pelanggaran usaha perkebunan dalam memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) yang terbit tanpa adanya proses penyelesaian sengketa lahan dengan masyarakat.

"Thawaf Aly, pejuang agraria anggota Persatuan Petani Jambi (PPJ), diputuskan tidak bersalah atas tuduhan penguasaan lahan yang dilaporkan oleh PT EWF."

"Dengan harapan Pak Thawaf dinyatakan bersalah. Semua kesalahan perusahaan dianggap selesai, tidak ada lagi beban-beban dan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dipenuhi perusahaan menjadi hapus," kata Yudi dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Selasa (16/6/2020).

Putusan bebas yang diberikan hakim PN Tanjung Jabung Timur kepada Thawaf ini, lanjut Yudi, menunjukkan secara jelas pihak yang bersalah dan pihak yang melakukan pelanggaran administrasi penerbitan HGU. Tidak sampai di situ saja. Pihak perusahaan juga diduga kuat melanggar pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

"Perusahaan perkebunan yang memasuki wilayah lahan rakyat, itu juga ada pidananya. Makanya akan didiskusikan apakah kita lapor balik atas nama rakyat."

BACA SELENGKAPNYA DI BETAHITA.ID


BERITA TERKAIT