Tujuh Negara Janji Stop Bangun PLTU Baru, Indonesia Tidak Ikut
BETAHITA.ID | 28/09/2021 11:11
Tujuh Negara Janji Stop Bangun PLTU Baru, Indonesia Tidak Ikut
Tujuh Negara Janji Stop Bangun PLTU Baru, Indonesia Tidak Ikut

BETAHITA.ID - Tujuh negara telah menandatangani janji untuk tidak membangun pembangkit listrik tenaga batu bara baru. Janji tersebut diprakarsai oleh PBB dengan tujuan untuk mengumpulkan lebih banyak tanda tangan, sebelum KTT iklim global COP26 di Glasgow bulan depan. Tujuh negara tersebut yakni, Chili, Denmark, Prancis, Jerman, Montenegro, Sri Lanka, dan Inggris.

Dikutip dari Bloomberg, perjanjian Tanpa Batu Bara Baru (The No New Coal) ini adalah upaya terbaru untuk mencoba dan menyatukan penghapusan global bahan bakar fosil paling kotor. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut ingin mengakhiri pipa pembangkit baru tahun ini. Sementara Presiden COP26 Alok Sharma mengatakan tujuannya untuk KTT adalah untuk mengirimkan batu bara ke dalam sejarah.

"Menjauh dari batu bara bukanlah lonceng kematian bagi industrialisasi, melainkan peluang yang jauh lebih baik untuk pekerjaan ramah lingkungan. Itu yang akan mendorong negara lain untuk bergabung," kata Damilola Ogunbiyi, Kepala Eksekutif Organisasi Internasional yang didukung PBB, Energi Berkelanjutan untuk Semua.

Inisiatif terpisah yang diluncurkan pada tahun 2017, disebut Powering Past Coal Alliance, menetapkan standar yang lebih tinggi. Ini mencakup 41 negara yang telah berkomitmen untuk secara bertahap menghentikan operasi batu bara yang ada segera setelah 2030 dalam banyak kasus, selain berjanji untuk tidak membangun pabrik baru. Tambahan 40 negara di luar aliansi tidak memiliki pembangkit listrik tenaga batu bara tunggal, menurut think tank lingkungan E3G.

Itu berarti lebih banyak negara yang siap berkomitmen untuk tidak membangun pembangkit listrik tenaga batu bara baru, tetapi tidak semua siap untuk menghentikan operasi yang ada secara bertahap. Pakta Tanpa Batu Bara Baru menambahkan langkah yang hilang untuk negara-negara tersebut dengan memungkinkan mereka untuk membuat janji lebih mudah dengan harapan bahwa pada akhirnya akan mempercepat akhir batu bara.

Menjelang COP26, sejumlah aliansi sukarela semacam itu sedang dibuat. Pekan lalu, AS dan Uni Eropa meluncurkan Ikrar Metana Global yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas super-pemanasan sebesar 30 persen dalam satu dekade. Bulan lalu, Denmark dan Kosta Rika meluncurkan Beyond Oil and Gas Alliance yang berupaya mengakhiri ekstraksi minyak dan gas pada pertengahan abad.

Tambalan aliansi yang menargetkan sumber energi kotor atau gas rumah kaca tertentu sangat jauh dari transisi energi yang sistematis dan teratur yang dibutuhkan dunia. Sebaliknya, itu adalah penerimaan realitas politik diplomasi iklim yang harus mengakomodasi berbagai tahap pembangunan negara.

Pembakaran batu bara untuk pembangkit listrik menyumbang sekitar sepertiga dari total emisi karbon dioksida dunia. Dengan sumber daya yang lebih bersih, seperti matahari dan angin, menjadi lebih murah untuk dibangun dan dioperasikan, alasan untuk menghentikan penggunaan batu bara semakin kuat. Semua emisi dari pembangkit listrik tenaga batu bara harus berakhir pada tahun 2040 jika dunia ingin menjaga pemanasan di bawah 1,5 derajat Celcius, menurut Badan Energi Internasional.

Itu adalah tenggat waktu yang direncanakan Chili untuk dipenuhi. Menteri Energi Chili, Juan Carlos Jobet Eluchans mengatakan, pihaknya memiliki rencana penghentian yang ambisius untuk semua pembangkit listrik tenaga batu bara.

Pakta Tidak Ada Batu Bara Baru mendapat dorongan sebelum diluncurkan, dengan Presiden Xi Jinping mengatakan kepada Majelis Umum PBB pekan ini bahwa China akan berhenti membangun pembangkit listrik tenaga batu bara baru di luar negeri. Namun Zi Jinping tidak memberikan rincian, tetapi pengumuman itu bisa berarti mengakhiri sekitar 40 gigawatt pembangkit listrik tenaga batu bara baru.

Itu akan menghindari sebanyak 235 juta ton emisi, menurut Global Energy Monitor. Janji Xi Jinping datang setelah komitmen serupa dari satu-satunya pemodal utama yang tersisa dari pembangkit listrik tenaga batu bara di luar negeri--Jepang dan Korea Selatan--di awal tahun.

"Keputusan China merupakan akhir dari pembiayaan publik untuk batu bara. Investor swasta sekarang menghadapi semua risiko investasi batu bara sendiri," kata Chris Littlecott, Direktur Asosiasi Transisi Bahan Bakar Fosil di E3G.

Pipa pembangkit listrik tenaga batu bara baru telah runtuh secara global selama dekade terakhir. Sejak 2015, dunia telah membatalkan 1.175 GW pembangkit listrik tenaga batu bara--kira-kira berukuran sama dengan armada batu bara China yang ada, menurut E3G--dan dengan demikian menghindari miliaran ton karbon dioksida yang akan dibuang setiap tahun.

Pakta Tanpa Batu Bara Baru merupakan langkah besar bagi beberapa penandatangan. Christine Shearer dari Global Energy Monitor yang melacak pembangkit listrik tenaga batu bara secara global mengatakan, Sri Lanka telah memperdebatkan apakah akan membangun pembangkit listrik batu bara baru selama beberapa tahun.

"Jika negara-negara seperti Pakistan dan Malaysia bergabung, maka kita dapat benar-benar mulai melihat akhir dari pembangkit listrik batu bara baru,” katanya.

Namun, tidak akan ada pengurangan yang signifikan kecuali China, yang merupakan rumah bagi lebih dari setengah jaringan pipa pembangkit listrik tenaga batu bara dunia, berhenti menggunakan bahan bakar. Xi Jinping tidak membahas masalah domestik dalam sambutannya di PBB.

Indonesia Harusnya Moratorium PLTU Batu Bara Baru

Pada kesempatan sebelumnya, Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara, Tata Mustasya mengatakan, pemerintah seharusnya segera merespon tren global--banyak negara menghentikan proyek pembangunan PLTU batu bara baru--itu dengan melakukan moratorium PLTU batu bara mulai tahun ini.

Tata menjelaskan, saat ini kapasitas terpasang energi listrik berasal dari PLTU batu bara di Indonesia sebesar 28 gigawatt (GW), sedangkan yang masih dalam proses pembangunan sebesar 27 GW. Sehingga apabila 27 GW yang masih dibangun itu semuanya selesai, kapasaitas energi listrik dari PLTU batu bara di Indonesia akan menjadi dua kali lipat.

"Cina, Jepang dan Korea memegang sebagian besar (proyek 27 GW). Sehingga komitmen Cina, Jepang dan Korea akan 'terlambat'. Dan ketiganya (Cina, Jepang Korea) sudah berkomitmen untuk tidak mendanai PLTU batu bara baru, jadi harusnya tiga negara ini dan Indonesia bisa menyetop PLTU batu bara baru di pipelines."

Tata bilang, Indonesia baru akan mulai menghentikan pembangunan PLTU batu bara pada 2025, dan itu menurutnya sudah sangat terlambat. Walaupun tanpa PLTU batu bara, kondisi Indonesia saat ini tidak akan berada pada jalur yang tepat untuk menjaga peningkatan suhu di bawah 1,5 derajat di 2030, namun akan berada di jalur yang tepat di 2050 apabila melakukan perubahan kebijakan secara fundamental.

"Kalau masih membangun PLTU batu bara baru 3 tahun akan sangat terlambat untuk merespons krisis iklim. Kecenderungannya (pemerintah) lebih ke greenwashing dan menawarkan false solution."

betahita.id


BERITA TERKAIT