Tuntutan Jaksa pada Kasus Novel Baswedan, LBH Medan: Hukum Bukan Panglima, Sandiwara Kalangan Tertentu
MEDANHEADLINES.COM | 15/06/2020 15:15
Tuntutan Jaksa pada Kasus Novel Baswedan, LBH Medan: Hukum Bukan Panglima, Sandiwara Kalangan Tertentu

MEDANHEADLINES.COM, Medan – Tuntutan satu tahun penjara yang diberikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada kedua terdakwa penyiraman air keras, Novel Baswedan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis  (11/6) lalu, mendapat kritik banyak pihak. Termasuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan.

Menurut LBH Medan, tuntutan itu sangat rendah dan telah mencederai penegakan hukum serta keadilan bagi masyarakat, khususnya buat Novel. Sebab, akibat dari perbuatan Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette, penyidik senior di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini mengalami cacat permanen di bagian mata kirinya.

“Ini menunjukkan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia dalam keadaan darurat dan sangat memprihatinkan,” kata Irvan Saputra melalui keterangan tertulis yang diterima medanheadlines.com, Minggu (14/6).

Irvan juga menyebut, penanganan kasus Novel sarat dengan kejanggalan dan pesanan. Hal itu terlihat dari proses penyidikan yang memakan waktu hampir tiga tahun untuk menangkap kedua eksekutor. Namun, Polri tidak mampu mengungkap siapa aktor intelektual dibalik penyerangan Novel. Ini menambah daftar kekecewaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

“Saat ini hukum bukan lagi menjadi panglima di Indonesia, melainkan hanya sandiwara belaka bagi kalangan tertentu,” ucapnya.

Kejanggalan lain, sambung Irvan, sewaktu di persidangan kedua terdakwa mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada Novel serta institusi Polri. Dalam dakwaan awalnya, JPU mendakwa terdakwa dengan Pasal 355 Ayat (1) jo 353 Ayat (2) jo 351 Ayat (2) jo Pasal 55 Ayat KUHP dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun. Namun, saat penuntutan JPU malah menuntut terdakwa hanya satu tahun penjara. Ini mengejutkan dan menyakinkan masyarakat bahwa ada “something wrong” dalam kasus Novel.

“Salah satu alasan JPU memberi tuntutan itu karena terdakwa tidak sengaja melakukan penyiraman air keras ke Novel. Pernyataan ini dipertontonkan di publik. Jelas tuntutan itu sangat rendah dan melukai perasaan masyarakat atas nama keadilan,” kata Irvan.

Masih dikatakan Irvan, LBH Medan berpendapat kasus penyiraman Novel bukan semata-mata dendam pribadi seperti yang disampaikan terdakwa, bahwa Novel adalah pengkhianat Polri. Akan tetapi, ini pelemahan terhadap KPK. Sebabnya, selama ini Novel kerap menangani kasus Mega Korupsi dan berhasil mengungkap para koruptor kelas kakap.

LBH Medan menduga keputusan JPU menutut terdakwa satu tahun penjara melanggar Undang-Undang 1945, KUHP, Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: 001 Tahun 1995 Tentang Pedoman Penuntutan. Untuk itu, LBH Medan mengajak seluruh masyarakat, khususnya di Kota Medan, Sumatera Utara mengkritisi serta mendesak Presiden Jokowi agar bertanggung jawab dan menindak tegas oknum jaksa yang telah mematikan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

“Jika persoalan ini tidak ditegakan secara benar dan sesuai aturan, maka akan merusak tatanan hukum serta tidak bisa memberikan rasa aman dan sejahtera kepada rakyat. Kita juga meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara untuk tidak sependapat dengan tuntutan jaksa, dan menghukum terdakwa dengan hukuman yang berat. Demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya Novel,” kata Irvan. (Afd/Rha)

MEDANHEADLINES.COM


BERITA TERKAIT