Mulai tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tanjungpinang akan menerapkan pemungutan retribusi sampah sesuai dengan Perda Nomor 5 tahun 2012.

Pengembalian duit itu, atas inisiatif 14 Kepala Puskesmas. Pasalnya, mereka telah mengaku melakukan pencairan fiktif dana insentif Covid-19 untuk Tenaga Kesehatan (Nakes) masing-masing untuk tahun anggaran 2020 hingga tahun 2021 silam.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengatakan, kunjungan perdana 28 turis asal Singapura ke Nongsa Sensation, Kota Batam, merupakan awal dari kebangkitan perekonomian Kepri setelah hampir dua tahun terpuruk karena pandemi Covid-19.

Di Tanjungpinang ada sebanyak 263 papan reklame, namun dari jumlah tersebut hanya 25 papan reklame yang memiliki izin. Oleh karena itu, Pemko Tanjungpinang akan mengatur regulasi yang mendetail terkait penyelenggaraan dan izin papan reklame tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan, Ronny Kartika mengatakan, sebanyak 21 desa di 9 kecamatan akan melaksanakan Pilkades serentak tahun 2022 ini.

Produsen maupun distributor rokok non cukai mengaku mendapat keuntungan kotor mencapai miliaran rupiah, dari hasil penjualan kuota rokok yang diterbitkan oleh BP Bintan.

Sesuai dengan surat edaran, ada sekitar 18 negara yang ada di Asia boleh masuk di Indonesia

Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad mengatakan, pihaknya akan meminta bantuan kepada distributor di Batam, untuk mengirim minyak goreng ke Tanjungpinang.

JPU KPK RI kembali menghadirkan 10 saksi, baik fisik maupun virtual dalam sidang lanjutan terdakwa Bupati Bintan nonaktif Apri Sujadi dan Mohd Saleh H Umar, di Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada Kamis (10/2/2022).

Transportasi angkutan gratis itu untuk antar jemput pelajar tingkat SD, SMP baik yang berada di daratan Pulau Bintan maupun pulau lainya di wilayah Kabupaten Bintan.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyampaikan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan enam lokasi labuh jangkar di wilayah perairan Provinsi Kepri.

Terhitung Selasa 1 Februari 2022, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memberlakukan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng.

Setiap RW akan mendapatkan kucuran dana Rp 50 juta untuk melaksanakan program gerbang kampung berazaskan kesejahteraan

Badan Pengusahaan (BP) Bintan, mulai mengevaluasi berbagai kebijakan tentang pengelolaan dan pembangunan pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), atau Free Trade Zone (FTZ) di wilayah Kabupaten Bintan.

Kejari Bintan, I Wayan Riana menerbitkan SK Pembentukan Satgas Mafia Tanah untuk wilayah Kabupaten Bintan, yang bertugas memberikan kepastian hukum, dan meminimalisir potensi konflik sosial di masyarakat.