Status Polman Sebagai Lumbung Padi Terancam Sarang Burung Walet
SULBARKITA.COM | 02/07/2019 17:43
Status Polman Sebagai Lumbung Padi Terancam Sarang Burung Walet
Salah satu bangunan sarang burung walet di Polman/Sulbarkita.com-Ahmad G

Polewali Mandar, Sulbarkita.com--Bisnis sarang burung walet terus menjamur di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Iming-iming keuntungan yang besar dari bisnis tersebut membuat masyarakat berlomba-lomba membangun sarang burung walet. 

Di Kecamatan Wonomulyo misalnya, mayoritas bangunan bertingkat disulap menjadi sarang walet. Tak hanya dibangun di permukiman penduduk, sarang burung walet juga mengikis area persawahan, perkebunan, dan tambak produktif milik warga.

BACA: Mangkrak Karena Korupsi, Proyek Pelabuhan Palipi Digarap Lagi

Kebanyakan sarang burung walet tersebut berupa bangunan semi permanen berbentuk kubus. Luasnya rata-rata seperti lapangan voli dengan tinggi mulai 10 hingga 30 meter. Dalam satu area persawahan, jumlah bangunan mulai dari satu hingga tiga unit.

Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpan) Polman mengkhawatirkan menipisnya lahan pertanian produktif akibat pembangunan sarang burung walet. Mereka tak ingin predikat Polman sebagai daerah lumbung pangan di Sulbar berangsur hilang. “Padahal kami tidak pernah mengeluarkan surat alih fungsi lahan untuk itu,” kata Kepala Bidang Pertanian Distanpan Polman Andi Ibrahim Wela saat ditemui di ruanganya Kamis 27 Juni.

Menurut Ibrahim ada upaya warga untuk mengecoh pemerintah mengalih fungsi lahan pertanian menjadi bangunan sarang burung walet secara ilegal. Modusnya, kata Ibrahim, dengan mengajukan Izin Mendirikan Bangunan( IMB) untuk pembangunan rumah. “Setelah bangunan jadi mereka lalu mengubahnya jadi sarang burung walet,” keluh Ibrahim.

BACA: DPRD Sulbar Soroti Pengelolaan Anggaran Eksekutif


Namun Ibrahim menilai hal itu bisa dicegah bila ada upaya dari instansi terkait untuk mengecek lahan yang diajukan, sebelum menerbitkan IMB. Sebab bila masuk dalam lahan pertanian, mereka wajib mendapatkan izin alih fungsi lahan dari Distanpan, “Itu sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2017 tentang perlindungan lahan pertanian,” katanya.

Sayangnya, hal itu tidak pernah dilakukan. Ibrahim pun mengimbau agar seluruh instansi seperti Aparat Desa, Kelurahan, serta Dinas Tata Ruang bersinergi untuk mengatasi masalah ini. “Persoalan ini tidak boleh hanya dipikul oleh instansi kami," tuturnya.  Ahmad G

SULBARKITA.COM


BERITA TERKAIT