11 Kasus Dugaan Money Politic di Pilkada Banyumas Dihentikan
SATELITPOST.COM | 06/07/2018 14:00
11 Kasus Dugaan Money Politic di Pilkada Banyumas Dihentikan
Petugas KPU setempat melipat surat suara Pilkada 2018 Jawa Tengah di Ungaran, Kabupaten Semarang, 20 Mei 2018. KPU setempat menargetkan pelipatan surat suara tersebut dapat selesai paling lambat pada 24 Mei 2018 dan untuk persiapan keseluruhan logistik Pilkada 2018 Jateng dapat selesai pada H-5 Lebaran. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

PURWOKERTO,SATELITPOST-Panwaslu Kabupaten Banyumas beserta Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Banyumas memutuskan untuk menghentikan 11 dugaan politik uang yang dilaporkan masyarakat maupun hasil temuan Panwas pada Pilkada 2018. Keputusan ini diambil setelah pleno bersama anggota Gakkumdu dari unsur Polres Banyumas, Kasat Resrkrim Polres Banyumas AKP Bayu Puji Haryanto dan Kejaksaan Negeri Purwokerto, Pranoto yang dilakukan pada Minggu (1/7).

“Hasil keputusan pleno Sentra Gakkumdu, menyatakan unsur-unsur pembuktiannya sumir, barang bukti dan unsur-unsurnya tidak memenuhi syarat serta dengan pertimbangan sudah dicabutnya laporan atas 11 kasus dugaan money politic maka tidak bisa diteruskan,” kata Ketua Panwas Kabupaten (Panwaskab) Banyumas, Yon Daryono dalam keterangan pers, Senin (2/7) sore di kantor Panwaskab.

Baca juga: Dibuka Pendaftaran Bakal Caleg Untuk Pemilu Legislatif 2019

Pencabutan laporan ini, kata dia, sudah dilakukan sejak dua hari yang lalu oleh kuasa hukum tim pemenangan Husein-Sadewo, Susetyo SH. Menurutnya, untuk pencabutan ini merupakan hak dari pihak pelapor. Ketika ada pencabutan laporan, sebenarnya, Panwas tetap meneruskan perkara sesuai instruksi dari Bawaslu dengan mengubah dari laporan menjadi temuan Panwas.

Ia menambahkan, 11 perkara dugaan tindakan politik uang terjadi di tujuh kecamatan, antara lain Kecamatan Sumbang, Kebasen, Wangon, Ajibarang, Lumbir, Pekuncen dan Cilongok. Besaran uang yang menjadi barang bukti pelaporan rata-rata yang dibagikan sebesar Rp 20 ribuan, sedangkan total yang diamankan Panwaskab sejumlah Rp 980 ribu.

“Walau dicabut, Panwas tetap meneruskan bersama Gakkumdu, dan dalam pembahasan kami dengan kejaksaan dan reskrim menyatakan unsur-unsurnya tidak kuat,” katanya.

Kasat Resrkrim Polres Banyumas AKP Bayu Puji Haryanto menambahkan, dari hasil tindak lanjut Sentra Gakkumdu, perkara tersebut belum bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan, karena belum memenuhi unsur Pasal 187a, UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

“Secara teknis penyidikan sudah kami lakukan, seperti klarifikasi-klarifikasi, dan di situ tidak kami temukan unsur pelanggaran tindak pidana pemilu, karena tidak ada saksi yang melihat secara langsung menyerahan uang yang diduga sebagai pelangaran tindak pidana pemilu (politik uang),” katanya. (nns)


BERITA TERKAIT