24 ASN di Blora Ramai-ramai Ikut Pemilihan Kepala Desa, Tergiur Dana Desa?
SUARABANYUURIP.COM | 17/06/2019 08:50
24 ASN di Blora Ramai-ramai Ikut Pemilihan Kepala Desa, Tergiur Dana Desa?
24 PNS di Blora Nyalon Kepala Desa

SuaraBanyuurip.com - Blora - Minat Aparatur Sipil Negara atau ASN di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, untuk mencalonkan kepala desa cukup tinggi. Ada 24 PNS sudah mendapatkan izin dari bupati setempat untuk mengikuti pesta demokrasi yang dilaksanakan secara serentak pada 4 Agustus 2019 mendatang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora, Anang Sri Danariyanto dikonfirmasi melalui sekertarisnya, Heru Eko Wiyono menjelaskan PNS atau aparatur sipil negara (ASN) bisa mencalonkan diri menjadi kepala desa.

Hal itu sesuai Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2104 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

"Dalam UU tersebut dijelaskan kalangan PNS bisa mencalonkan kepala desa tanpa harus berhenti dari statusnya sebagai pegawai," ujarnya kepada suarabanyuurip.com, Minggu (16/6/2019).

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi seorang PNS adalah mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau bupati.

Selain itu, mereka harus rela meninggalkan jabatan di kepegawaian bagi yang sedang menduduki salah satu jabatan. "Status kepegawaiannya tetap, hanya jabatannya saja," ucapnya.

Dari 24 PNS yang sudah mendapatkan izin bupati untuk mencalonkan kepala desa diantaranya dari kalangan guru, pejabat fungsional dan lainnya.

BKD memprediksi animo warga untuk mencalonkan diri dalam Pilkades serentak tahun ini cukup tinggi. Karena pemerintah desa sekarang ini mendapatkan kucuran dana besar dari pemerintah daerah dan pusat. "Saya rasa wajar kalau banyak warga yang bersemangat dan ikut mencalonkan diri sebagai kepala desa," tegasnya.

Bagi PNS atau ASN yang terpilih dalam pilkades mendatang akan memperoleh gaji dobel. Yakni gaji sebagai ASN dan pendapatan sebagai kades. Karena status PNS yang dimiliki masih melekat.

Hanya saja, PNS yang terpilih harus dibebaskan dari tugas-tugasnya. "Boleh-boleh saja guru PNS menjadi Kades. Asalkan yang bersangkutan harus dibebaskan dari tugasnya sebagai guru," imbuhnya.

Dalam Pasal 8 ayat 1 PP No 55/1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi PNS disebutkan,PNS yang dipilih/diangkat menjadi Kades atau perangkat desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kades atau perangkat desa tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri.

Untuk diketahui, ada 244 Desa di 16 Kecamatan di Kabupaten Blora bakal menggelar Pilkades serentak pada 4 Agustus mendatang. Rinciannya, Kecamatan Jati ada 11 desa, Kecamatan Randublatung 14 desa, Kradenan 8 desa, Kedungtuban 17 desa.

Kemudian Kecamatan Cepu ada 10 desa, Sambong 9 desa, Jiken 9 desa, Jepon 22 desa, Blora 16 desa, Tunjungan 13 desa, Banjarejo 16 desa. Di Kecamatan Ngawen terdapat 24 desa, Kunduran 25 desa, Todanan 22 desa, Bogorejo 13 desa, dan Japah 15 desa.

Jumlah hak pilih yang akan menggunakan hak suaranya  di pilkases serentak ini diperkirakan mencapai 500.000 ribu. Anggaran yang disediakan sekitar Rp 6,9 Miliar. Satu desa bisa mendapatkan anggaran Rp 24 juta hingga Rp 41 juta. Tergantung besar kecilnya hak pilih di desa tersebut.(ams)

SUARABANYUURIP.COM


BERITA TERKAIT