Pedagang Pasar Kota Bojonegoro Inginkan Pertemuan dengan Bupati
SUARABANYUURIP.COM | 15/04/2021 01:54
Pedagang Pasar Kota Bojonegoro Inginkan Pertemuan dengan Bupati
Pedagang Pasar Kota Bojonegoro Inginkan Pertemuan dengan Bupati

SuaraBanyuurip.com - Arifin Jauhari

Bojonegoro - Perkumpulan Pedagang Pasar Kota Bojonegoro (PPPKB) menginginkan terjadinya pertemuan dengan Bupati Bojonegoro. Keinginan tersebut disampaikan pada saat Rapat Kerja (Raker) Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, di gedung setempat, Rabu (14/04/2021). Terkait penolakan terhadap Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Besaran Sewa Toko, Bedak, dan Los Pasar Kota Bojonegoro.

Juru bicara delegasi pedagang pasar, Agus Mujianto menyampaikan, bahwa dalam dokumen legal opinion yang dilampirkannya, disebutkan Keputusan DPRD Kabupaten Bojonegoro Nomor 6A Tahun 1993 tentang Persetujuan Pembangunan Pasar Kota Bojonegoro.

"Saya nomornya ada, tetapi bukti fisiknya tidak ada. Seperti halnya perjanjian antara Pemerintah Daerah (Pemda) dengan PT Alimdo. Bukti fisiknya tidak ada. Tetapi di Akte Notaris ini sudah disebutkan semuanya," katanya dihadapan Komisi B DPRD Bojonegoro.

Dalam akte notaris itu disebutkan, lanjut Agus, ketika sewa beli itu sudah dilaksanakan, maka Pemda mempunyai kewajiban untuk menerbitkan bukti kepemilikan. Tapi sampai hari ini tidak pernah diterbitkan. Justru yang muncul adalah ijin-ijin yang baru.

"Saya ingin ketemu dengan Bupati, kalau Kepala Dinas misalnya tidak sanggup, tim delegasi Insya Allah bersedia menyampaikan. Bahwa SK saat ini, bertentangan dengan Akte Notaris Sewa Beli," ungkapnya.

Ditambahkan, akte notaris sewa beli tersebut adalah perjanjian privat, mengatur antara orang per orang. Jadi tidak bisa dikesampingkan oleh SK.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi mengatakan, terkait penolakan SK Bupati, perlu diadakan pendalaman lebih banyak. Karena posisinya ada beberapa dokumen yang tidak ditemukan bukti fisiknya, salah satunya adalah perjanjian antara Pemkab dengan PT. Alimdo.

Dengan tidak tahunya asal usul perjanjian, berlakunya berapa tahun, setelah selesai milik siapa. Sehingga tidak bisa memutuskan sekarang, apakah kemudian PT Alimdo atau pedagang yang salah. Sementara kita tidak tahu latar belakang perjanjian yang dilakukan 29 tahun yang lalu.

"Jadi perlu dijadwalkan pertemuan dengan dinas terkait dalam agenda Raker selanjutnya," pungkas anggota DPRD perempuan asal Sumberejo ini.(fin)