AJI Bojonegoro Sesalkan Penggunaan Data Jurnalis Sepihak Oleh Pemkab
SUARABANYUURIP.COM | 14/05/2021 08:14
AJI Bojonegoro Sesalkan Penggunaan Data Jurnalis Sepihak Oleh Pemkab
AJI Bojonegoro Sesalkan Penggunaan Data Jurnalis Sepihak Oleh Pemkab

SuaraBanyuurip.com - Joko Kuncoro

Bojonegoro - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bojonegoro menyatakan sikap menyesalkan penggunaan data pribadi jurnalis oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Data tersebut berisi nama-nama jurnalis sebagai daftar penerima hasil pengrajin kain batik dalam program pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi covid-19.

Sebanyak 20 jurnalis tercatat sebagai daftar penerima kain, yang dibuat oleh Pemkab Bojonegoro. Data-data itu beredar di media sosial WhatsApp sejak tiga hari terakhir. Dalam bungkus selembar kain yang diberikan tersebut juga terdapat ucapan Hari Raya Idulfitri dan foto Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah.

“Kita menyesalkan penggunakan data pribadi berupa NIK jurnalis yang digunakan tanpa izin, apalagi dipakai untuk penerbitan surat keputusan (SK),” kata Dedi Mahdi, Ketua AJI Bojonegoro, Jumat (14/5/2021).

Dedi menambahkan, pemkab seharusnya melakukan evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengumpulkan dan menggunakan data tersebut. Apalagi penggunaanya untuk penyerapan uang negara, meskipun ada niatan membantu pemulihan ekonomi bagi para pengrajin kain batik di Bojonegoro.

“Harus dievaluasi, jangan sampai terulang, karena tindakan tersebut bisa saja mencemarkan nama jurnalis,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah  Pemkab Bojonegoro Masirin, mengatakan jika pihaknya tidak tahu menahu ihwal terbitnya surat berisi nama-nama jurnalis yang beredar tersebut. Ia mengaku hanya mengumpulkan data KTP dari para jurnalis, sebagian besar data tersebut ia peroleh dari jurnalis penerima vaksinasi covid-19.

“Saya mohon maaf, karena tidak tahu kalau data tersebut digunakan untuk itu (penerbitan SK),” ungkap pria yang juga menjabat sebagai jubir tim gugus tugas percepatan penanggulangan covid-19 Pemkab Bojonegoro ini.

Menurut masirin, yang menerbitan SK itu bukan dari OPD yang ia pimpin, namun dari Dinas Perdagangan. Ia mengaku sudah menanyakan terkait hal tersebut ke kepala dinas, tapi belum ada jawaban.

“Mungkin masih lebaran belum dijawab, tapi intinya kita mohon maaf kepada para jurnalis,”pungkasnya.(jk)