Pernah Peringkat 3 dari Bawah se-Jatim, Dinas Arsip Bojonegoro Usulkan Perda Kearsipan
SUARABANYUURIP.COM | 10/06/2021 21:26
Pernah Peringkat 3 dari Bawah se-Jatim, Dinas Arsip Bojonegoro Usulkan Perda Kearsipan
Pernah Peringkat 3 dari Bawah se-Jatim, Dinas Arsip Bojonegoro Usulkan Perda Kearsipan

SuaraBanyuurip.com - Arifin Jauhari

Bojonegoro - Belum adanya regulasi di tingkat kabupaten tentang tata kelola arsip, mendorong Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mengajukan usulan perihal perlunya dibuat Perda Kearsipan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

"Perda Kearsipan adalah syarat mutlak saat ada audit dari ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) terkait tata kelola arsip di daerah," kata Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro, Kamidin, kepada SuaraBanyuurip.com, Kamis (10/06/2021).

Dijelaskan, kebutuhan perihal regulasi yang mengatur tata kelola arsip di daerah dilatar belakangi dari audit internal oleh ANRI yang setiap tahun dilakukan kepada Dinas Arsip. Pada audit tahun 2020, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bojonegoro bahkan sempat berada pada peringkat ketiga dari bawah se Jawa Timur (Jatim).

"Penyebabnya karena kita tidak punya produk hukum tata kelola arsip di daerah, dan juga produk turunannya" ujar Kamidin.

Pada audit tahun 2021, kata Kamidin, instrumen penilainnya bertambah berat. Salah satunya adalah mewajibkan adanya perda tata kelola arsip daerah beserta perbub dan aturan turunan lainnya sebagai dasar pengelolaan arsip. Padahal, tahun sebelumnya tidak ada perda tentang tata kelola arsip daerah tidak dipersoalkan, meski berpengaruh pada penilaian.

Begitupun terkait JRA (Jadwal Retensi Arsip), yang dipakai untuk menentukan apakah arsip bisa dipermanenkan atau dimusnahkan. Pihaknya tidak berani memusnahkan arsip kalau belum ada regulasinya di daerah. Meskipun ada regulasi dari ANRI provinsi, mekanismenya panjang. Sampai hari ini, Dinas Arsip belum pernah melakukan pemusnahan.

"Usulan perda tersebut telah kita sampaikan ke Komisi A DPRD Bojonegoro, dan mendapatkan perhatian untuk ditindaklanjuti di program legislasi tahun depan," imbuhnya.

Terpisah, Sekretaris Komisi A, Miftakhul Huda menegaskan, pentingnya suatu regulasi dalam melindungi dokumen-dokumen penting milik pemerintah, mulai dari level kabupaten sampai pada level pemerintah desa.

"Kami sudah menerima banyak masukan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah terkait pentingnya regulasi dalam tata kelola arsip daerah," ujarnya.

Ditambahkan, nantinya juga perlu disiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sarana prasarana ataupun jaringan interkoneksi antara organisasi perangkat daerah (OPD). Pun membuat pelatihan tata kelola kearsipan ditingkat desa.

"Untuk itu, Komisi A akan berkoordinasi lebih lanjut dengan OPD terkait dalam rangka persiapan usulan Raperda Kearsipan masuk di program legislasi tahun 2022," pungkasnya.(fin)