DPRD Perkirakan SiLPA APBD Bojonegoro 2021 Tembus Rp 1 Triliun
SUARABANYUURIP.COM | 26/07/2021 21:09
DPRD Perkirakan SiLPA APBD Bojonegoro 2021 Tembus Rp 1 Triliun
DPRD Perkirakan SiLPA APBD Bojonegoro 2021 Tembus Rp 1 Triliun

SuaraBanyuurip.com - Bojonegoro - Serapan APBD Bojonegoro, Jawa Timur hingga pertengahan Juli 2021 baru mencapai 23,59%. DPRD setempat memperkirakan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA) APBD tahun ini bisa menembus sekitar Rp 1 triliun.

"Perkiraan saya kurang lebih segitu," ujar Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro, Lasuri kepada suarabanyuurip.com, Senin (26/7/2021).

Dia mengungkapkan, potensi SiLPA Rp 1 triliun tersebut dikarenakan sampai Juli ini serapan APBD masih di bawah 30%. Dari pos belanja sebesar Rp 6,2 triliun baru terealisasi Rp 1,4 triliun.

"SiLPA tahun ini bisa ditekan jika kinerja OPD lebih dioptimalkan lagi, sehingga serapan anggaran bisa maksimal," tegasnya. 

Politisi PAN ini menyarankan daripada terjadi SiLPA tinggi lebih baik anggaran tersebut dialihkan untuk penanganan Covid-19 dan membantu ekonomi masyarakat dengan pemberian bantuan sosial.

"Saya kira bisa saja. Banyak kan anggaran yang belum bisa direalisasikan di anggaran induk, semisal bantuan keuangan desa atau BKD dan beberapa proyek," kata Lasuri.

Menurut dia, yang terpenting tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) segera mengajukan ke DPRD untuk dibahas dalam Perubahan APBD. Karena sesuai aturan yang mengajukan refocusin anggaran adalah eksekutif.

"Prinsipnya DPRD siap berkolaborasi jika itu memang untuk kebaikan dan kepentingan masyarakat untuk membantu dampak pandemi," pungkas Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro ini.

Sebelumnya, Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jatim, Dakelan menyampaikan seharusnya realisasi APBD Bojonegoro pada Juli 2021 sudah mencapai 40-50%. 

"Kalau baru mencapai 23,95% ini menandakan buruknya pengelelolaan keuangan yang dilakukan Pemkab Bojonegoro. Rencana kerja yang dibuat tidak sesuai target," ujarnya.

Dakelan memperkirakan realisasi APBD hingga akhir tahun nanti hanya bisa mencapai 80% jika serapan anggaran tidak segera dimaksimalkan.

"Jika itu terjadi akan memunculkan SiLPA tinggi. Dan ini tentu yang dirugikan masyarakat Bojonegoro," tandasnya.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Bojonegoro, Nurul Azizah menyampaikan penyerapan anggaran sampai saat ini mencapai 25 % karena proyek fisik belum terserap. Dipastikan apabila proyek fisik (infrastruktur) sudah selesai maka sarapan anggaran bisa maksimal.

"Insyaallah di akhir tahun bisa terealisasi maksimal," pungkas Sekretaris Daerah Bojonegoro ini.

Dari data yang diperoleh suarabanyuurip.com, pos anggaran besar yang serapannya rendah hingga  per 22 Juli 2021 diantaranya adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang. Dari anggaran belanja sebesar Rp 1,533 triliun baru terealisasi Rp 174,59 miliar atau 11,38%.

Kemudian, pos belanja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp 1,115 triliun, dan terserap Rp 286,49 miliar atau 25,68%.

Sementara pos belanja yang serapannya paling rendah adalah Bagian Pemerintahan. Dari anggaran Rp 3,495 miliar, baru terealisasi Rp 210,85 juta, atau 6,03%. Disusul Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dari anggaran Rp 157,714 miliar, terserap Rp 10,193 miliar atau 6,46%.

Kemudian, Bagian Pengadaan Barang/Jasa dari pos belanja Rp 1,524 miliar, terserap Rp 142,787 juta, atau 9,37%. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, dari pos belanja Rp 604,703 miliar, baru terserap 57,193 miliar atau 9,46%.

Sedangkan serapan pos belanja tertinggi di Dinas Kesehatan. Dari anggaran Rp 381,055 miliar, terealisasi Rp 172,658 miliar, atau 45,31%.(suko)











BERITA TERKAIT