Serapan APBD Bojonegoro Terendah se Jatim
SUARABANYUURIP.COM | 10/09/2021 08:33
Serapan APBD Bojonegoro Terendah se Jatim
Serapan APBD Bojonegoro Terendah se Jatim

SuaraBanyuurip.com - Bojonegoro - Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro yang berada di posisi paling rendah se Jawa Timur (Jatim) membuat prihatin Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Sukur Priyanto salah satunya.

"Tentu saya prihatin, serapan APBD di Kabupaten Bojonegoro ini masih sangat rendah. Bahkan berada di posisi paling rendah se Jatim," kata Wakil Ketua I DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto kepada SuaraBanyuurip.com, Kamis (09/09/2021) kemarin.

Hal itu diketahui oleh Sukur saat mengikuti rapat melalui zoom se Jatim dalam rangka persiapan pembahasan RAPBD-P (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan). Bahwa penyerapan anggaran di Bojonegoro baru mencapai 31,8 persen.

"Saya juga sudah konfirmasi ke bagian keuangan. Dan memang benar serapan APBD kita rendah, ini sangat kita sayangkan," ujarnya.

Pimpinan Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro ini menilai, rendahnya serapan APBD adalah ironi. Dimana kekuatan APBD Bojonegoro yang mencapai Rp 6 triliun lebih atau tertinggi kedua se Provinsi Jatim. Tetapi serapannya justru berada pada peringkat ke 38 dari 38 kabupaten/kota se Jatim.

Penyerapan APBD Bojonegoro yang berada hanya di kisaran 31 persen itu bahkan berada dibawah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yaitu sebesar 50 persen. Seharusnya, menurut Sukur pada bulan September ini serapan anggaran sudah mencapai 60 persen.

"Kendala akselerasi serapan APBD yang lambat ini perlu kita cari tahu penyebabnya. Apakah semangat OPD, ataukah regulasi yang memang rumit, ataukan faktor lainnya," ucapnya.

Serapan anggaran yang rendah, menurut Sukur, berdampak pada stabilitas ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu pihaknya mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro agar melakukan proses percepatan pencairan kegiatan di tiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Pada sisa waktu tahun anggaran 2021 ini, kata Sukur, diharapkan jika terjadi serapan APBD lebih cepat, bakal dipastikan ber-impact tinggi pada sosial ekonomi.

"Dan tentunya semakin mempermudah akses ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga mampu menaikkan daya beli masyarakat. Kami kasihan pada masyarakat," pungkasnya.(fin)

 


BERITA TERKAIT