Konflik Bupati dan Wabup Bojonegoro Dinilai Berdampak Pada Masyarakat dan Pemerintahan
SUARABANYUURIP.COM | 30/09/2021 08:00
Konflik Bupati dan Wabup Bojonegoro Dinilai Berdampak Pada Masyarakat dan Pemerintahan
Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, Bupati Bojonegoro Resmikan Puskesmas Kepohbaru

SuaraBanyuurip.com - Bojonegoro - Konflik Bupati Anna Mu'awanah dan Wakil Bupati Budi Irawanto Bojonegoro, Jawa Timur hingga ke ranah hukum, dinilai mengganggu kondusivitas kinerja pemerintahan. Sebab, perseteruan yang mencuat di publik ini akan berdampak pada masyarakat dan jalannya pemerintahan.

Tokoh Masyarakat Bojonegoro, Muhammad Roqib mengatakan, Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro semenjak awal terpilih kurang lebih 6 bulan lalu dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Namun, setelah itu hubungan mereka terlihat retak dan seolah-olah berjalan sendiri.

"Misalnya yang paling terlihat pada saat adanya mutasi aparatur negara sipil (ASN) di Bojonegoro 2020 lalu," katanya sebagaimana dikutip Channel YouTube JTV Bojonegoro dalam acara Jatim Gaspol atau gagasan politik Jawa Timur.

Dia mengatakan ada sekitar 80 ASN yang dimutasi. Namun, waktu itu Wawan sapaan akrab wabub, protes mengenai pemutasian pejabat. Sebab, tidak sesuai prosedur dan tidak melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) padahal wabub ketuanya.

Kejadian itu sudah ramai di publik sudah terlihat melalui pemberitaan media namun masyarakat belum melihat secara mencolok. Namun, dia melanjutkan, perseteruan bupati dan wakil bupati terlihat di publik saat wabub mengadukan bupati di meja polisi.

"Tentu adanya konflik jalannya pemerintah akan terganggu. Paling tidak suasana kerja tidak kondusif dan tidak nyaman karena kurang harmonisnya Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro ini," katanya, Rabu (29/9/2021).

Pengamat Politik Unair Surabaya Fahrul Muzaqqi menganggap ketegangan kepala dan wakil kepala daerah sering dan lazim terjadi. Akan tetapi tidak bisa dimaklumi karena menjadi problem penataan kelembagaan demokrasi.

Sebab, selama ini yang menjadi kandidat calon yang menjadi tumpuan utama adalah tingkat elektabilitasnya saja. Dan seolah-olah mengabaikan variabel lainnya termasuk kualitas kematangan serta latar belakang pengalaman politik.

"Penentuan pasangan, proses waktu mencocokkan visi misi dan ketika menghasilkan pemimoin terlalu bertumpu pada logika elektoral. Karena yang harus diperhatikan adalah politik personal," jelasnya saat live di Jatim Gaspol "Saling Singkur Kepala Daerah, Rakyat Gerah".

Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Komunikasi Surabaya Suko Widodo menambahkan, ini termasuk kematangan kualitas kepemimpinan. Syarat pemimpin harus mempunyai kematangan komunikasi. Karena komunikasi menjadi kunci satuan yang penting.

"Dan ini ruang yang bisa berisko kalau hubungan bupati dan wabup tidak sepaham. Kalau masing-masing masih bersikukuh dengan caranya tentu tidak akan ketemu," ungkapnya.(jk)


BERITA TERKAIT