Pasca KSO PEP-PT CGI Pailit, Naker di lingkungan Pertamina EP Field Cepu Tak Berhenti Perjuangkan Hak
SUARABANYUURIP.COM | 16/11/2021 13:47
Pasca KSO PEP-PT CGI Pailit, Naker di lingkungan Pertamina EP Field Cepu Tak Berhenti Perjuangkan Hak
Pasca KSO PEP-PT CGI Pailit, Naker Tak Berhenti Perjuangkan Hak

SuaraBanyuurip.com - Blora – Pekerja di lingkungan Pertamina EP Field Cepu, yang tergabung dalam Serikat Pekerja Kontrak Pertamina (SPKP), sampai sekarang ini masih melanjutkan perjuangan untuk menuntut hak. Sekira 4 tahun pasca dipailitkannya KSO PEP-PT GCI, tepatnya Agustus 2017 lalu, aset perusahaan tersebut tidak mampu menutup kewajiban kepada Vendor. Termasuk Vendor yang menaungi Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP).

PT GCI sebelumnya mendapat kuasa untuk mengelola sejumlah lapangan aktif di Wilayah Pertambangan Pertambangan (WKP) Pertamina EP Field Cepu. Namun berjalannya operasi, permasalahan sering muncul sejak perusahaan tersebut menjalankan kontraknya tahun 2014 lalu.

Salah satunya adanya tunggakan upah serta hak para buruh yang sampai tahun 2021 ini belum terselesaikan. Audiensi dengan permerintah Kabupaten Blora, mendatangkan pihak Pertamina EP maupun vendor berulang kali dilakukan. Tetap menemui jalan buntu.

Hingga kini, saling lempar tanggung jawab antara vendor dengan Pertamina EP. Belum ada pihak yang bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kurang lebih terdapat 300 orang buruh menjadi korban.

"Vendor tidak mau rugi jika harus menyelesikan kewajiban kepada para pekerja. Sebab, dari Pertamina EP tidak mau bertanggung jawab meskipun lapangan diambil alih kembali oleh Pertamina EP,” ujar Ketua SPKP Cepu, Agung Pudjo Susilo, Senin (15/11/2021).

Miliaran rupiah hak para buruh belum terselesaikan. Hal ini berdampak pada kondisi para buruh.

"Ada salah satu kawan kami yang meninggal, namun Jaminan Hari Tua (JHT) tidak bisa dicairkan. Lantaran masih ada tunggakan di tahun 2017 itu. Itu kan yang sebenarnya diharapkan keluarga yang ditinggalkan,” ungkap Pudjo.

Bukan hanya itu, BPJS ketenagakerjaan juga tidak bisa digunakan lantaran masih adanya tunggakan.

"Bagi mereka yang sudah pensiun, terpaksa harus ikut numpang dalam Kartu Keluarga anaknya, supaya bisa mendapatkan BPJS Kesehatan. Sementara, BPJS Kesehatan selama dia bekerja, tidak bisa digunakan,” kata dia.

Pudjo menceritakan, permasalahan ketenagakerjaan dimulai pada Januari 2017. Saat itu PT Caraka Perdana Megah sebagai Vendor tenaga kerja di bawah PT GCI tidak membayarkan hak tenaga kerja.

"Di antaranya Premi BPJS Kesehatan, Premi BPJS Tenaga Kerja, THR diangsur dan sampai sekarang belum terbayarkan, DPLK SIMPONI, serta upah bulanan Agustus 2017. Dalam slip gaji sudah dipotong oleh Vendor, tapi tidak disetorkan,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, dengan berakhirnya KSO PEP –PT GCI lantaran pailit, vendor pun terputus kontrakya. Akibatnya tidak bisa membayar hak buruh. Sejak diputus pailit, Pertamina EP Field Cepu mengambil alih seluruh operasi. Termasuk perilahan TKJP. Pertamina EP juga langsung menunjuk vendor lain pengganti tanpa melalui tender, untuk membayar gaji bulan September 2017 dan diterima pada bulan Oktober 2017.

“Di masa peralihan ini setelah berjalan beberapa bulan, ada aturan pemerintah terkait dengan kenaikan upah. Kami tenaga kerja lokal di KSO terlihat jelas dibedakan. Yakni antara tenaga kerja yang tidak ikut dalam pindah kelola KSO. Perbedaan tersebut terdapat pada kenaikan upah yang sangat mencolok. Periode 1  Januari 2018, terlihat jelas selisih upah dari tenaga kerja exsisting dengan tenaga kerja yang di-KSO-kan di kisaran RP 200.000 hingga RP 300.000 yang dihitung dari upah pokok,” ungkap Pudjo.

Lebih lanjut Pudjo menceritakan, usaha mediasi dengan beberapa pihak terkait, dan juga pelaporan kekementrian tenaga kerja sudah dilakukan pada Agustus 2019, dan sudah ada mediasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

"PT CPM  siap membayar kekurangan hak tenaga kerja dan gaji di bulan Oktober 2019. Surat perjanjian sudah ditandatangani di atas materai 6000,” kata dia. 

Akan tetapi dari pihak PT CPM meminta mediasi sekalilagi dengan menghadirkan PT Pertamina EP yang mempunyai kapasitas Pemegang atau pengambil keputusan. Realitasnya sampai dengan sekarang tidak ada tindak lanjut lagi.

“Di Kabupaten Blora, dari Bupati Blora sudah melakukan mediasi dengan memanggil Pertamina Field Cepu, pada tahun 2020 lalu. Akan tetapi yang dihadirkan perwakilan saja yang tidak tahu menahu terkait permasalahan hak tenaga kerja ataupun permasalahan pada waktu peralihan KSO – GCI. Sampai sekarang belum ada tindak lanjut lagi,” ungkapnya,

Perjuangan buruh dilanjutkan awal Oktober 2021. Mereka mendatangi kantor DPRD Kabupaten Blora, menanyakan kelanjutan tuntutan soal segera diadakannya mediasi terkait dengan penyelesaian permasalahan tenaga kerja tersebut.

“Pada 18 Oktober akhirnya bisa dilaksanakan mediasi kembali difasilitasi oleh DPRD Blora.  Sejumlah pihak yang terkait dengan dengan permasalahan tenaga kerja di lingkungan PT Pertamina Field Cepu. Akan tetapi belum ada penyelesaian,” kata dia.

Sementara itu, perwakilan PT Caraka Perdama Megah, Rani, saat dikonfirmasi terkait hal ini menyampaikan, permasalahan buruh tersebut masih menggantung sejak 2017 lalu dan menjadi urusan Pertamina. Total tanggungan, menurut dia, sebesar Rp 5,3 miliar.

“Dari 254 karyawan bulan Agustus 2017 kurang lebih Rp2 Miliar. Kami bersama DPRD, SPKP, Depnaker, sedang menagih ke Pertamina,” kata dia.

Namun, menurut Rani, Pertamina selalu minta kurator. “Sementara hasil akhir kurator sendiri tidak bisa berbuat banyak. Yang saya heran, hasilnya itu ada di Pertamina.  Kalau-pun KSO PEP-GCI pailit, artinya Pertamina EP yang bertanggung jawab,” tandasnya.

Dia menambhakan, dana untuk modal kerja saat itu sebesar Rp 5 miliar belum kembali.

“Sementara keuntungan sudah habis untuk bayar bunga Bank. Ini, saya saja masih dikejar-kejar bank,” ungkap Rani.(ams)


BERITA TERKAIT