Nasib Buruh Anak Usia Sekolah di Tuban Tak Menentu
SUARABANYUURIP.COM | 04/04/2022 15:01
Nasib Buruh Anak Usia Sekolah di Tuban Tak Menentu
Nasib Buruh Anak Usia Sekolah di Tuban Tak Menentu

SuaraBanyuurip.com, Tuban – Nasib sekitar 1.500 anak usia sekolah yang bekerja sebagai buruh serabutan di wilayah Kabupaten Tuban, Jatim masih belum menentu. Hal itu terjadi lantaran Pemkab setempat, tak memiliki program khusus untuk mendampingi anak-anak dari keluarga miskin tersebut.

Para buruh usia sekolah tingkat SLTP dan SLTA tersebut, sesuai temuan Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Tuban yang dilansir SuaraBanyuurip.com Rabu (30/3/2022) lalu, bekerja di warung kopi, kuli, buruh tani, pengamen jalanan, dan buruh tambang. Sedangkan faktor penyebabnya adalah kemiskinan yang membelengu keluarga orangtuanya.  

Sementara itu, program yang dimiliki Pemkab Tuban melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA), bukan menyiapkan anak-anak untuk bekerja karena mereka masih usia sekolah. Pemerintah daerah menyiapkan wadah bagi anak untuk berekspresi, menyampaikan pendapat dalam Forum Anak Kabupaten Tuban.   

“Pemberdayaan anak konteksnya bukan untuk bekerja, tapi memberikan kesempatan anak untuk bisa berekspresi, dan menyampaikan pendapatnya yang diwadahi dalam forum anak,” kata Kepala Dinas PPPA Tuban, Eko Yulianto, saat dikonfirmasi terkait temuan Sarbumusi Tuban tersebut.

Forum Anak sendiri, tambah mantan Kabag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Tuban ini, telah terbentuk di wilayah kerjanya. Bahkan, Tuban juga telah mendapatkan status sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

“Saat ini Forum Anak tingkat kabupaten sudah terbentuk, kami dorong agar terbentuk untuk semua kecamatan,” tambah Eko Yulianto.

Data yang diperoleh Suarabanyuurip.com menyebut, Forum Anak Ronggolawe Tuban, telah terbentuk di era kepemimpinan Bupati H Fathul Huda pada tahun 2015 silam. Setelah terbentuk forum anak, Tuban menerima status sebagai KLA dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2019.

Menurut Eko Yulianto, KLA substansinya adalah komitmen semua pihak, baik Pemda, masyarakat, dan dunia usaha. Dinsos PPPA sebagai tim driver gugus tugas KLA selalu mendorong, terkait pemenuhan hak anak dalam empat kluster agar dilakukan secara maksimal oleh stakeholder terkait. Plus perlindungan khusus untuk anak.

Sekalipun pihak Dinsos PPPA belum menerima data riil dari temuan Sarbumusi Tuban tersebut, namun alumni Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) tersebut menyatakan, pihaknya mempertimbangkan untuk kordinasi dengan Organisasi Pmerintah Daerah (OPD) terkait.

“Kalau ada data detailnya akan kita koordinasikan dengan OPD terkait, agar dilakukan evaluasi dan tindak lanjut,” papar mantan Camat Semanding itu.

Sedangkan Ketua Sarbumusi Tuban, Irhamsyah, menyatakan,  akar permasalahan dari temuan tentang anak usia sekolah bekerja tersebut adalah kemiskinan yang masih membelenggu keluarganya. Mereka jika bisa punya pilihan,  akan memilih beratifitas dalam kegiatan sekolah.

“Ini problema yang telah lama terjadi, dalam satu dua tahun terakhir makan marak karena tumbuh suburnya warung-warung kopi di Tuban,” urai aktifis perburuhan tersebut secara terpisah.

Ia tegaskan pula, saat ini butuh strategi yang tepat agar angka kemiskinan di Bumi Ranggalawe bisa terurai. Diperlukan kebijakan yang berpihak secara maksimal kepada masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi, agar warga miskin di Tuban berkurang kuantitasnya. 

suarabanyuurip.com