Menjamurnya Minimarket Ancam Nasib Toko Kelontong
SUARABANYUURIP.COM | 18/05/2022 09:15
Menjamurnya Minimarket Ancam Nasib Toko Kelontong
Menjamurnya Minimarket Ancam Nasib Toko Kelontong

SuaraBanyuurip.com, Tuban - Belakangan marak berdiri toko modern atau minimarket, semacam Alfamart dan Indomart, di wilayah Kabupaten Tuban, Jatim. Ditengarai diantara pusat perdagangan modern berskala kecil itu nekad beroperasi, sebelum ijin dari Pemkab Tuban keluar.

Munculnya pusat perdagangan tersebar di 20 kecamatan dengan jumlah dua hingga tiga unit per wilayah tersebut, setelah dicabutnya moratorium dari Pemkab Tuban tahun 2019. Sebelumnya sesuai data dari Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Tuban, jumlah toko modern dari daerah dengan 328 desa/kelurahan itu sebanyak 54 unit.

Sementara itu sejumlah pemilik toko kelontong yang ditemui Suarabanyuurip.com di wilayah Kecamatan Palang, Plumpang, dan Kecamatan Jenu menyatakan, sejak maraknya berdiri toko modern di sekitar usahanya berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Jika Pemkab mempermudah ijin sama halnya akan mematikan usaha masyarakat kecil.

"Tidak tahu kenapa sekarang begitu mudahnya berdiri Alfamart dan Indomart, ini kan sama halnya mematikan usaha pedagang kecil," kata sejumlah pedagang kelontong saat ditemui di wilayah Jenu.

Hal senada disampaikan pedagang kelontong dari wilayah Palang dan Plumpang secara terpisah, Selasa (17/05/2022).

Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Tuban, Agus Wijaya, saat dikonfirmasi menyatakan, munculnya minimarket di hampir seluruh wilayah kecamatan itu setelah dicabutnya moratorium. Hal tersebut juga seiring dengan pemberlakuan Perbup Nomor: 19 tahun 2021 tentang Perubahan atas Perbup Nomor:  12 Tahun 2017 tentang Pedoman Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional, serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang memenuhi persyaratan pendirian.

Sedangkan syarat yang diatur dalam Perbup itu, diantaranya, lokasi pendirian, jarak dengan pasar tradisional dan antarminimatket, jarak dengan toko tradisional, dan menjalin kerjasama dengan BUMDes dan koperasi.

"Pemkab tidak bisa melarang pendiriannya (minimarket-Red) jika memenuhi persyaratan yang diatur Perbup 19 tahun 2021," kata Agus Wijaya.

Kendati begitu sesuai semangat Perbup tersebut, tambah Agus Wijaya, tempat perbelanjaan modern tersebut memberikan 30 persen konten lapaknya dengan produk UMKM dan koperasi atau dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini telah menjadi bagian dari program pemerintah daerah untuk membangkitkan UMKM dari hulu hingga hilir.

"Semula saat ada moratorium, komposisi masuknya produk UMKM, koperasi atau BUMDes sebanyak 10 persen, sekarang menjadi 30 persen," kata mantan Kabag Humas Setda Tuban itu.

Ia katakan pula, pihaknya telah membangun program bantuan  permodalan dari Indomart  dengan BUMDes. Nilainya berkisar antara Rp7 juta hingga Rp10 juta per unit usaha.

"Kerjasama ini telah terjalin dengan Indomart, harapan kami Alfamart segera merespon program untuk membangkitkan UMKM dan BUMDes ini," kata Agus Wijaya.

Agus tak menampik, jika ada beberapa minimarket sudah berdiri dahulu sebelum ijin keluar. Ia contohkan, telah berdirinya Alfamart di wilayah Desa Bogorejo Kecamatan Merakurak, di sekitar Perumdin PT Semen Indonesia, di Desa Sukolilo Kecamatan Bancar, dan Alfamart di dekat pasar tradisional Kecamatan Senori.

"Saat ini kami sedang meneliti dan memproses, Alfamart yang telah beroperasi namun ijinnya belum keluar itu," papar Agus Wijaya seraya menambahkan, saat ini pihaknya masih mencoba kordinasi dengan  manajemen Alfamart.

Terkait temuan adanya Alfamart  beroperasi sebelum ijin keluar, sejumlah karyawan di tempat perbelanjaan modern di Tuban tak bisa memberikan konfirmasi. 

 

suarabanyuurip.com


BERITA TERKAIT