Warga Risih Terlalu Privasi, DP3AKB Belum Tahu Kegunaan Sensus Penduduk Belum Menikah
SUARABANYUURIP.COM | 24/11/2022 11:21
Warga Risih Terlalu Privasi, DP3AKB Belum Tahu Kegunaan Sensus Penduduk Belum Menikah
Ilustrasi pacaran. Dok.TEMPO/ Hariyanto

Suarabanyuurip.com - Bojonegoro - Sejumlah warga Bojonegoro mengeluhkan pertanyaan yang dianggap terlalu privasi dalam sensus penduduk yang belum menikah. Belum diketahui pasti tujuan pendataan ini. Dinas terkait hanya berdalih mengumpulkan data. 

Salah satu warga Desa Kauman, Kecamatan Kota, yang enggan disebut identitasnya mengaku, bahwa pertanyaan yang diajukan dalam lembar pendataan penduduk usia 21-30 tahun yang belum menikah tahun 2022 terlalu masuk dalam privasinya.

Lembar pendataan itu disebut memuat sejumlah pertanyaan. Mulai identitas diri, identitas ayah kandung, sampai pada alasan kenapa belum menikah. Beberapa pilihan jawaban tersedia untuk ditandai. Misalnya, belum menikah karena belum punya pasangan, belum dapat restu orang tua, belum punya biaya dan lain-lain.

"Ada pula pertanyaan mengenai butuh biaya berapa untuk menikah. Ini terlalu pribadi buat saya. Rasanya kok risih gitu ya disodori pertanyaan seperti itu," ungkapnya kepada SuaraBanyuurip.com.

Dikonfrontir terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro, Heru Sugiarto membenarkan, adanya semacam sensus untuk pengumpulan data warga yang belum menikah. Secara nama dan alamat.

"Tujuannya ya untuk pengumpulan data saja. Data nanti akan dipakai untuk apa kan kami belum tahu. Kedepan misalnya untuk perencanaan regulasi bisa berbasis data itu," katanya.

Ketika disinggung cantolan hukum pelaksanaan pendataan itu. Heru tidak memberikan jawaban pasti. Begitu pula ketika ditanya arah kebijakan nantinya. Berkenaan dugaan nikah massal yang konon dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Mantan Camat Padangan ini membantah hal tersebut.

"Kami tidak tahu. Yang jelas kami mendapat data internal, kondisi riil, by data. Angkanya juga akurat. Goalnya apa, ya penyajian data itu untuk sebuah kebijakan kedepan. Kalau data statistiknya valid kebijakannya kan bisa tepat," ujarnya.

Heru menyebut pendataan ini ditargetkan selesai pada akhir Desember 2022. Sedangkan petugas sensus melibatkan peran IMP (Insititusi Masyarakat Pedesaan).

"Kami sudah lama mensosialisasikan pendataan ini. Kalau ada warga yang merasa pertanyaannya terlalu privasi itu hal yang wajar. Namanya juga orang banyak," pungkasnya.

 

**