Catat Ya, Bantuan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana Itu Utang
KABARSULTENGBANGKIT.COM | 20/02/2020 10:50
Catat Ya, Bantuan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana Itu Utang
DISKUSI - Arianto Sangadji, saat memantik diskusi yang diinisiasi Sulteng Bergerak dan Yayasan Tanah Merdeka (YTM), Rabu (22/1/2020). (FOTO: DOK SULTENG BERGERAK)

PALU – Bantuan untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana yang selama ini masuk ke Indonesia, seiring dengan kian seringnya bencana terjadi tanah air ternyata tidak gratis alias utang. Perihnya, utang yang juga berbunga.

Hal itu diungkap peneliti senior Yayasan Tanah Merdeka (YTM), Arianto Sangadji. Ia mencontoh pada penanganan bencana di Sulteng yang menguntungkan sejumlah lembaga keuangan seperti Bank Dunia, ADB dan JICA.

Tiga institusi, kata Arianto adalah aktor yang paling diuntungkan dalam penanganan bencana, terutama dalam rekonstruksi dan rehabilitasi.

“Betul mereka membantu kita, tetapi itu tidak gratis. Mereka dapat untung besar dari kegiatan itu," ucap Arianto pada diskusi yang diinisiasi Sulteng Bergerak dan Yayasan Tanah Merdeka (YTM), Rabu (22/1/2020).

Diskusi yang mengambil tema Bencana dan Kapitalisme: Sisi Lain Di Balik Aksi Humanitarian dan Rekonstruksi Pascabencana di Sulawesi Tengah tersebut, dilaksanakan di Kantor YTM, Palu.

Arianto menjelaskan lembaga keuangan seperti Bank Dunia dan ADB, dapat interest atau bunga besar, dari utang yang mereka pinjamkan kepada pemerintah Indonesia, untuk membangun sejumlah infrastruktur dan lainnya. "Seperti yang terjadi di Sulteng saat ini,” kata Arianto, sebagaimana dilansir dari Sulteng Bergerak.

Ia mengatakan, anggaran yang digunakan pemerintah dalam pemulihan pascabencana di Sulteng, sebagian besar berasal dari dana utang.

Menurutnya, dana infrastruktur menempati posisi teratas bersumber dari utang sejumlah institusi keuangan dunia. Termasuk pembangunan beton untuk tanggul di pesisir Teluk Palu dan juga pembangunan hunian tetap, serta relokasi penyintas dari pemukiman lama, yang dianggap rawan bencana.

Selain itu, Arianto juga menjelaskan, perusahaan asuransi ikut meraup untung dari bencana. Keuntungan mereka kata dia, berasal dari asuransi sejumlah perusahaan industri, perhotelan, perumahaan, kapital dagang dan termasuk rumah orang-orang kaya.

Ia mengatakan, lembaga asuransi bekerja memperdagangkan resiko, di mana semua perusahaan membayar premi sebelum bencana terjadi. Dari situ, mereka memperoleh keuntungan besar, karena perusahan-perusahaan yang membayar asuransi, membayar lebih besar dari pada klaim mereka saat terjadi bencana.

Namun demikian kata Arianto, keduanya tetap diuntungkan karena perusahaan yang membayar resiko, bisa mengklaim dana asuransi, jika sewaktu-waktu perusahaannya mengalami kerusakan, ketika terjadi bencana. Sebab kata dia, perusahaan yang mengalami kerusakan itu, bisa membangun kembali usahanya melalui dana asuransi tersebut.

Misalnya kata dia, di Kabupaten Donggala pasca gempa bumi 28 September 2018, sejumlah perusahaan telah melakukan klaim asuransi sebesar Rp 717,0 triliun. “Artinya mereka masih tetap dapat membangun usahanya, meski sempat terhenti,” ujarnya.

Dengan demikian kata Arianto, bencana seperti yang terjadi 16 bulan lalu di Sulteng, erat kaitannya dengan sistem yang saat ini mendominasi, yakni kapitalisme neoliberal.

Kata dia, untuk mengerti duduk masalahnya, perlu pendekatan kritis, misalnya pendekatan ekonomi dan politik. Pendekatan ini kata dia, mengarahkan kita untuk melihat masalahnya secara mendalam.

“Tidak saja fenomena yang terjadi saat ini, tapi jauh sebelum itu juga harus menjadi titik perhatian kita,” ujarnya. Dalam pemaparannya, Arianto mengajak peserta untuk melihat pembangunan sebelum bencana 28 September 2018, yang dianggapnya sangat pro pasar.

“Kita bisa lihat pembangunan di Kota Palu, di mana semua hal dikorbankan untuk kepentingan para pemilik modal. Katakanlah seperti pembangunan BTN di wilayah yang berpotensi bencana likuefaksi,” ujarnya.

Padahal kata dia, sebelum bencana sudah banyak literatur yang diterbitkan oleh sejumlah ahli. Tetapi, menurut Arianto, semua penelitian itu tidak digunakan sebagai aspek yang penting dipertimbangkan, dalam perencanaan dan pembangunan di Kota Palu dan sekitarnya.

“Tidak heran, jika banyak orang terbunuh saat terjadi gempa bumi besar pada 2018 lalu, karena kebijakan tata ruang kita, lebih mengutamakan kepentingan pengusaha dari pada keselamatan warganya,” terang Arianto.

Lanjut Arianto, semua masalah tersebut mesti dilihat sebagai bagian yang tertanam dalam sistem kapitalis, di mana penanganan bencana dimanipulasi untuk memajukan kepentingan ekonomi dan politik bersama kelas kapitalis.

Selain itu, peran negara kata dia, juga diambil alih dalam penanganan bencana, melalui aksi-aksi humanitarian dan rekonstruksi seperti yang terjadi saat ini di Sulteng.

Sehingga kata dia, masyarakat sipil dan sejumlah organisasi masyarakat harus memperkuat Negara, untuk mengambil kembali kewenangannya dalam penganan pascabencana di Indonesia. “Kita juga harus refleksi, jangan-jangan selama ini kita turut serta melemahkan peranan negara dalam pelayanan publik, termasuk penganan pascabencana,” ujarnya. ***

KABARSULTENGBANGKIT.ID


BERITA TERKAIT