Sebabkan Kerumunan, Wali Kota dan Polres Palangka Raya Dilaporkan ke Ombudsman Kalteng
BORNEONEWS.CO.ID | 07/08/2021 19:24
Sebabkan Kerumunan, Wali Kota dan Polres Palangka Raya Dilaporkan ke Ombudsman Kalteng
Warga antre mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 di Stadion Canda Bhirawa, Kediri, Jawa Timur, Sabtu, 26 Juni 2021. Pemberian vaksin massal untuk masyarakat berusia di atas 18 tahun tersebut guna mendukung vaksinasi nasional satu juta orang per hari. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani

BORNEONEWS Palangka Raya - Tim dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palangka Raya melaporkan wali kota dan Polresta Palangka Raya ke Ombudsman Kalteng terkait kerumunan masal saat pendaftaran vaksinasi Covid-19.

Direktur LBH Palangka Raya, Aryo Nugroho mengatakan pelaporan tersebut dilakukan beberapa hari yang lalu ke Ombudsman Kalteng, karena adanya dugaan kuat maladministrasi yang menyebabkan kerumunan masal saat pendaftaran vaksinasi Covid-19 di Pos Polisi Bundaran Besar, Rabu 4 Agustus 2021.

"Kita sudah laporkan ke ombudsman kemarin, karena kita anggap itu terjadi maladministrasi yang menyebabkan kerumunan, apalagi saat masa pemberlakuan PPKM sekarang," katanya, Sabtu 7 Agustus 2021

Aryo menerangkan pelaporan tersebut berdasarkan Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah No. 180.17/163/2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 dan 4.

Dia mengungkapkan kerumunan massa merupakan kelalaian Wali Kota Palangka Raya dianggap tidak taat dan patuh pada Instruksi Gubernur Kalteng khususnya klausul mengenai yang menimbulkan dan atau berpotensi menimbulkan penularan covid-19.

Sedangkan Polresta Palangka Raya juga dilaporkan karena penyelengara atau ajakan untuk pendaftaran vaksin pada 4 Agustus 2021 tersebut berasal dari media massa (Facebook) Polres Palangka Raya.

Menurutnya ada tanggung jawab dari untuk mengatur jalannya pendaftaran vaksin supaya tidak terjadi kerumunan dan penerapan protokol kesehatan, namun pada kenyataan pengaturan tersebut tidak dilakukan.

"Kami berharap Ombudsman Kalteng berjalan sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 7 huruf a, menyatakan menerima laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik," pungkasnya.

 

borneonews.co.id


BERITA TERKAIT