Kadamangan Adat Segel Aktivitas Tambang PT Pijar
BORNEONEWS.CO.ID | 23/08/2021 23:59
Kadamangan Adat Segel Aktivitas Tambang PT Pijar
BPK Sorot ESDM Soal Puluhan Ribu Transaksi Tambang

BORNEONEWS, Tamiang Layang - Kadamangan Paku Karau Kabupaten Barito Timur dan Kadamangan Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan melakukan penyegelan adat atas aktivitas pertambangan batubara PT Pijar, Sabtu 21 Agustus 2021.

Penyegelan dilakukan akibat PT Pijar tidak menanggapi Keputusan Sidang Majelis Kerapatan Mantir Perdamaian Adat nomor: 34/KPYS/DKA-GBA-PK/VIII/2021, tanggal 4 Agustus 2021 tentang penyelesaian sengketa lahan tambang batubara eks PT Berkala Internasional atau BI.

Titik penyegelan terletak di 2 lokasi yakni pada jalan masuk tambang Desa Ugang Sayu dan stockpile Desa Teluk Betung.

Penyegelan dipimpin Ketua Majelis Kerapatan Mantir Perdamaian Adat, Supriyadi didampingi pimpinan dan anggota organisasi adat Garakan Mandau Talabang Pancasila Sakti atau GMTPS.

Supriyadi menjelaskan pihaknya telah memberikan waktu selama 7 hari kepada PT Pijar sejak keputusan sidang majelis kerapatan mantir perdamaian adat pada 4 Agustus 2021, namun hingga hari ini tidak ada tanggapan.

Menurutnya penyegelan merupakan langkah pemaksaan pengosongan dan penghentian sementara hingga PT Pijar mengindahkan putusan sidang.

"Selama penyegelan, pengangkutan batubara tidak boleh dilakukan, aktivitas penambangan di areal yang telah diputuskan seluas 400 hektare tidak boleh dilakukan," tegasnya.

Bila penyegelan ini dilanggar oleh PT Pijar, maka pihaknya tidak segan-segan mengusir dan melaporkan kepada pemerintah agar izin PT Pijar dicabut.

"Kami atas nama lembaga adat tidak menerima perusahaan yang seperti itu, karena kami menginginkan perusahaan yang ramah, yang santun, yang punya etika adat," terangnya. 

Dia berharap dengan tindakan tegas tersebut, hingga batas waktu tanggal 25 Agustus 2021, PT Pijar dapat melakukan pertemuan dengan Budi Siswanto dari PT BI sebagai pemohon.

Wakil Panglima GMTPS Pusat, Saptono mendorong penyelesaian sengketa yang menyangkut masalah adat melalui lembaga adat. 

"Kami tidak ikut campur dalam permasalahan keputusan kadamangan, kami hanya mendampingi kegiatan penyegelan. Langkah-langkah adat yang dilakukan oleh kadamangan akan selalu didampingi oleh GMTPS, kami tidak mengintervensi keputusan mereka kami hanya mendampingi untuk menjaga keamanan mereka selama proses berlangsung," jelasnya.

Direktur PT Pijar, Sunoto Antolin saat dimintai tanggapan terkait penyegelan yang dilakukan oleh Majelis Kerapatan Mantir Perdamaian Adat, belum bersedia untuk memberikan tanggapan. 

Dia berjanji akan memberikan tanggapan setelah ada kejelasan langkah yang akan diambil PT Pijar untuk menyikapi permasalahan ini.

borneonews.co.id


BERITA TERKAIT