Dua Desa di Pulang Pisau Masuk Kawasan Hutan Lindung, Masyarakat Heran
BORNEONEWS.CO.ID | 21/09/2022 11:33
Dua Desa di Pulang Pisau Masuk Kawasan Hutan Lindung, Masyarakat Heran

BORNEONEWS, Pulang Pisau – Berdasarkan Surat keputusan (SK) Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Menhut RI) nomor 529 tahun 2012, tentang penetapan kawasan hutan, menyabutkan beberapa wilayah di Pulang Pisau masuk dalam kawasan hutan lindung. Terdapat dua desa yang merupakan pemukiman penduduk juga telah masuk dalam kawasan hutan lindung.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pulang Pisau, Restu terkait adanya kawasan desa bahkan pemukiman penduduk di wilayah Pulang Pisau yang masuk dalam Zona Hutan Lindung.

"Di Pulang Pisau ada Pemukiman penduduk yang masuk dalam Zona Hutan Lindung yakni Desa Gohong Kecamatan Kahayan Hilir dan Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala," ungkapnya. 

Ia menjelaskan, status penepatan kawasan tersebut terjadi sekitar tahun 2010 lalu oleh kementrian lingkungan hidup dan Kehutanan (KLHK). Selain di Pulang Pisau, hal tersebut juga terjadi di desa lainnya pada wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

“Sebagai solusinya tidak lain kita harus bersurat dan melapor ke pusat agar penetapan yang mengenai pemukiman bisa dikeluarkan. Memang perlu proses, kajian dan data-data pendukung. Kami sudah merangkum masukan dari desa serta membuat petanya, mudah-mudahan bisa diproses oleh pusat,” tukasnya.

Sementara itu Kepala DPUPR Pulpis, Usis I Sangkai, saat dibincangi belum lama ini juga membenarkan bahwa wilayah yang masuk dalam SK Menhut itu ada tempat-tempat tertentu yang sudah dikuasai atau ditempati masyarakat Bumi Handep Hapakat.

"Seperti kawasan perladangan, pemukiman dan ada kawasan-kawasan lainnya yang esistingnya sudah dikuasai oleh masyarakat. Terkait hal itu, kami juga sudah melakukan pendataan dan koordinasi dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyikapi hal tersebut,” ucap Usis sapaan akrab Kepala DPUPR Pulpis itu.  

Ia mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau (Pemkab Pulpis) telah menetepakan RTRW Nomor 1 Tahun 2019 itu yang mengacu pada aturan yang lebih tinggi, termasuk dengan status kawasan tersebut.

Namun dengan ditetapkannya RTRW Nomor 1 Tahun 2019,tentunya tidak serta merta pihaknya dapat langsung merubah status kawasan yang sudah ditetapkan melalui SK Menhut. 

“Kita tetap mengacu pada aturan yang lebih tinggi (SK Menhut) dan dengan status kawasan tersebut, kita tidak berani langsung merubah suatu kawasan dari kawasan hutan menjadi non hutan atau APL, tapi kita akan menyesuaikan," katanya.  

Terkait adanya kebijakan Program Strategis Nasional (PSN) yakni Food Estate juga telah mempengaruhi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehingga pada tahun 2022 ini, pihaknya kembali merubah RTRW dengan menyesuaikan PSN Food Estate dimaksud.

“Direvisinya RTRW ini, untuk menyesuaikan pola ruangnya seperti apa, baik untuk kegiatan pertanian, perkebunan, infrastruktur dan lainnya,” tambahnya.  

Ia menambahkan jika ada beberapa kawasan yang masuk dalam kawasan hutan, maka ada solusi yang dilaksanakan oleh pihaknya, yakni dengan mengikutkan program TORA, sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria.

“Melalui Program TORA ini kita mengusulkan kepada Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Kehutanan agar lahan-lahan itu sendiri kita rubah menjadi kawasan non hutan yang sudah dikuasai oleh masyarakat,” pungkasnya.

Dihubungi Kepala Desa Gohong, Epansyah Rulhadi mengungkapkan dengan status kawasan tersebut tentu sangat mengganggu aktivitas dan meresahkan warga di Desa tersebut. 

Apalagi mengingat kawasan yang ditetapkan sebagai hutan lindung tersebut merupakan pemukiman yang usianya sudah puluhan tahun dihuni warga.

“Banyak warga saya yang komplain masalah penetapan hutan lindung tersebut. Karena mengenai rumah dan kebun mereka. Masyarakat resah karena akan berimbas pada sulitnya dalam mengurus kepemilikan surat tanah dan administrasi lainnya. Apalagi patok batasnya ada yang berada didekat dapur warga,” ucap Kades Epan pada media ini. 

Senada dengan Epan, Rudi Hamid mantan Kepala Desa Paduran Sebangau juga mengaku heran sekali dengan penetapan kawasan tersebut.

Menurutnya usia pemukiman warga paduran sebangau kecamatan sebangau kulaa justru sudah lama, sementara penepatan Kawasan tersebut baru beberapa tahun belakangan.

“Itu bagaimana bisa terjadi, pemukiman sampai fasilitas umum seperti sekolah, mesjid bisa masuk kawasan Hutan Lindung. Siapa yang buat, apakah penetapannya oleh pusat hanya kerja diatas meja,” tutupnya. 

 

**


BERITA TERKAIT