Lima Catatan Penting Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia Tolak RUU Cipta Kerja
DARILAUT.ID | 09/10/2020 15:15
Lima Catatan Penting Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia Tolak RUU Cipta Kerja

Darilaut – Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) menyurati Presiden RI Joko Widodo tentang penolakan RUU Cipta Kerja, Kamis (8/10). Surat tersebut dengan tembusan Ketua MPR RI, Ketua DPD RI dan Ketua DPR RI.

Sehubungan pengesahan DPR-RI atas RUU Cipta Kerja pada Senin, 5 Oktober 2020 lalu yang didalamnya memuat revisi cluster UU Perikanan, UU Kelautan dan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir, Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) dengan ini menyampaikan pokok pikiran dan pandangan sebagai berikut:

Pertama, proses penyusunan RUU yang tidak transparan dan minim partisipasi publik.

Dalam penyusunan dan pembahasan RUU Cipta Kerja terutama terkait cluster Perikanan dan Pengelolaan Pesisir, DPR dan pemerintah tidak pernah secara terbuka melibatkan dan mendiskusikan substansi RUU dengan stakeholder Kelautan dan Perikanan.

Minimnya partisipasi publik ini berdampak pada minimnya informasi terkait proses dan substansi RUU yang sedikit banyak berpengaruh kepada masa depan lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat.

Kedua, indikasi resentralisasi kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya laut.

Perizinan perikanan dan pengelolaan sumberdaya pesisir yang ditarik ke pemerintah pusat, termasuk penyederhanaan menggambarkan upaya pelemahan peran pemerintah daerah. Dengan alasan alasan pemberian kemudahan, jelas sekali upaya ini sangat pro investor.

Padahal pengelolaan pesisir dan perikanan selama ini mengusung prinsip desentralisasi dan mendekatkan pengelolaan kepada rakyat.

Ketiga, kealpaan pengaturan pidana perikanan bagi korporasi.

Diketahui selama ini pidana korporasi menjadi salah satu kelemahan UU perikanan dalam penanggulangan Illegal, Unreported, Unregulated Fishing di Indonesia. Hal ini tercermin dari lemahnya sanksi hukum pidana pelaku IUUF yang melibatkan korporasi asing.

Publik berharap, upaya penegakan hukum pidana perikanan dapat diperbaharui dalam kerangka sistim hukum nasional yang ternyata tidak diatur dalam RUU ini.

Keempat, inkonsistensi Rezim Pengelolaan Pesisir.

Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 bahwa mekanisme Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) mengurangi hak penguasaan negara atas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sehingga ketentuan mengenai HP-3 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik, dan diubah menjadi mekanisme perizinan.

Sehingga UU 27/2007 diubah menjadi UU 1/2014 dari HP-3 diubah menjadi Izin Lokasi. Naasnya, dalam RUU Cipta Kerja, pengaturan Izin Lokasi sebagaimana angka 2 dihapus. Sehingga mengakibatkan tidak adanya status/bukti penguasaan pemanfaatan di ruang laut.

Kelima, pemberian izin operasi kapal asing di ZEEI (Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia) akan menekan pelaku usaha dalam negeri dan nelayan kecil.

Kebijakan moratorim kapal asing dan penutupan investasi perikanan tangkap bagi asing dalam 5 tahun terakhir ini telah berdampak tumbuhnya usaha perikanan rakyat dan meningkatnya stok ikan nasional.

Hal ini karena penggunaan alat tangkap modern dan skala besar oleh kapal asing selama beberapa dekade telah menguras sumberdaya ikan Indonesia.

Operasi penangkapan ikan asing di ZEEI dikhawatirkan akan kembali melanggar zona tangkap kapal dalam negeri dan nelayan lokal. Penangkapan ikan skala besar dikhawatirkan akan mematikan usaha penangkapan ikan rakyat yang kini sedang tumbuh dengan modal dan kekuatan sendiri.

Berdasarkan pandangan dan pertimbangan strategis tersebut di atas, dengan ini kami menyampaikan Penolakan terhadap RUU Cipta Kerja.

Kami berharap Bapak Presiden dapat secara arif dan bijaksana dapat memahami keresahan dan dinamika sosial terutama masyarakat kelautan dan perikanan yang akan berdampak dengan kelahiran dan implementasi RUU ini.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak Presiden, kami menyampaikan terima kasih.

Dewan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia.

Zulficar Mochtar, M.Sc

Ketua Umum


BERITA TERKAIT