Indonesia Kesulitan Ketersediaan Kontainer
DARILAUT.ID | 30/09/2021 10:28
Indonesia Kesulitan Ketersediaan Kontainer
Tumpukan kontainer terlihat di pelabuhan New Priok Container Terminal One Tanjung Priok, Jakarta, Selasa, 8 Desember 2020. Kegiatan ekspor produk Indonesia terhambat akibat sulitnya mendapatkan kontainer kosong dan ruang kapal hingga melonjaknya harga pengiriman. TEMPO/Tony Hartawan

Darilaut – Secara umum Indonesia mengalami kesulitan waktu tunggu untuk mendapatkan ketersediaan kontainer yang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Bahkan ada juga yang sudah mendapatkan DO (delivery order) dari pengangkut namun tiba-tiba dibatalkan.

Disrupsi ini bukan hanya mempengaruhi eksportir besar tapi juga industri usaha kecil dan menengah serta ekspor hasil perikanan.

Industri UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang produksinya tidak teratur dan dalam jumlah sedikit biasanya lebih memilih untuk melakukan kontrak pengangkutan jangka pendek sehingga tidak menjamin ketersediaan peti kemas dengan harga yang lama.

Untuk eksportir yang melakukan kontrak jangka panjang pun belum tentu mendapatkan harga lama. Perusahaan pelayaran akan melakukan penyesuaian harga di lapangan.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha, mengatakan sejak WHO menetapkan kondisi Pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 untuk menghentikan penyebaran virus, banyak negara menerapkan pembatasan perjalanan orang.

Pembatasan ini mempengaruhi kegiatan ekonomi secara global, khususnya pelayaran internasional untuk memfasilitasi perdagangan internasional.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha, mengatakan pembatasan yang diterapkan banyak negara tersebut membatasi ketersedian SDM logistik, antara lain pelaut, pekerja di pelabuhan atau TKBM, bahkan supir truk.

 

Menurut Arif berkurangnya SDM logistik tersebut berdampak pada kegiatan bongkar muat di pelabuhan dan port clearance out. Untuk menekan biaya operasional pemilik kapal mengurangi jadwal operasional kapalnya (blank sailing) sehingga ruang muat kapal juga berkurang.

Kondisi ini akhirnya membuat banyak negara berkomitmen untuk menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pokok, alat kesehatan, hingga China yang mulai meningkatkan produksi ekspornya, membuat distribusi logistik harus tetap jalan dengan tetap menerapkan pembatasan.

Hal ini membuat ketersediaan jumlah peti kemas dan muat ruang kapal menjadi terbatas sehingga harga freight naik drastis.

Kementerian Perhubungan terus berupaya untuk mengatasi hambatan distribusi logistik semenjak pandemi Covid-19 yang dialami pada sektor transportasi laut dengan terjadinya kelangkaan kontainer, melambungnya ocean freight, serta tidak tersedianya ruang muat di atas kapal.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan hal ini merupakan salah satu langkah konkret dari pemerintah bersama seluruh stakeholder transportasi laut untuk memastikan pelayanan transportasi logistik terus berjalan sehingga ekonomi menjadi bangkit dan mencapai kondisi yang lebih baik.

Menurut Budi, Kementerian Perhubungan tengah memformulasikan solusi untuk mengatasi hambatan distribusi logistik melalui pemberdayaan pelayaran nasional dalam program Indonesian SEA (Shipping Enterprises Alliance), suatu aliansi perusahaan pelayaran nasional yang bertujuan agar perusahaan pelayaran nasional turut mengangkut kargo untuk pangsa pasar luar negeri atau ekspor yang selama ini lebih banyak dilakukan oleh armada asing.

Kementerian Perhubungan juga mewacanakan pengembangan media komunikasi digital SEACOMM (Shipping Enterprises Alliance Communication Media) bagi perusahaan pelayaran (penyedia ruang muat kapal) dan eksportir (pemilik barang).

Hal ini dapat digunakan untuk bertukar informasi terkait ketersediaan ruang muat, kuantitas dan jenis produk ekspor, asal produk ekspor, dan pengusaha ekspor. Sistem ini akan diintegrasikan di dalam sistem induk yang ada pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang dapat diakses melalui aplikasi berbasis web.

Menhub Budi mengatakan wacana pembentukan Indonesian SEA dan SEACOMM ini selaras dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional yang bertujuan meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Dengan adanya Indonesian SEA nantinya, diharapkan para pelaku usaha dapat mengurangi ketergantungan terhadap operator internasional (Main Line Operator/MLO).

Perusahaan nasional dapat turut mengangkut pangsa pasar luar negeri dan meningkatkan peran Indonesia di kancah pelayaran internasional, menjamin ketersediaan pasokan produk Indonesia di luar negeri, dan dapat melancarkan kembali ekspor impor sehingga kegiatan perekonomian, khususnya UMKM dapat kembali bergerak.

Sektor logistik diharapkan bertumbuh sejalan dengan peningkatan produksi nasional dan ekspor. Bagi pemerintah sendiri, keberadaan aliansi pelayaran nasional ini tentunya akan memberikan kontribusi yang sangat besar khususnya terhadap pemberdayaan kapal nasional serta untuk meningkatkan pride kapal berbendera Indonesia di mata dunia maritim internasional.

darilaut.id


BERITA TERKAIT