Sejumlah 1.031 Kecamatan di Indonesia Berbatasan dengan Negara Tetangga dan Laut Lepas
DARILAUT.ID | 30/03/2022 10:15
Sejumlah 1.031 Kecamatan di Indonesia Berbatasan dengan Negara Tetangga dan Laut Lepas
Panorama deretan perbukitan KEK Mandalika di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, 30 April 2017. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi saat bertandang ke Pulau Lombok. ANTARA FOTO

Darilaut – Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy Daud, mengatakan, sejumlah 1.031 kecamatan berada di desa perbatasan Indonesia, terdiri dari 562 kecamatan berbatasan dengan negara tetangga dan 469 kecamatan berbatasan dengan laut lepas.

Saat ini, kata Restuardy, tercatat 222 kecamatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 -2024 dengan tingkat kemiskinan 57,41 %.

Menurut Restuardy pengelolaan perbatasan merupakan representasi kehadiran negara dan memenuhi hak warga negara yang ada di perbatasan, wilayah yang memiliki posisi strategis dan potensial karena bersinggungan dengan negara tetangga.

Profesor Riset Bidang Politik dan Pemerintahan – BRIN, Siti Zuhro, mengatakan, isu utama masyarakat yang tinggal di perbatasan adalah kesejahteraan dan kurang memadainya pembangunan infrastruktur.

Akselerasi dan pembangunan dengan melibatkan Bandan Nasional Pengelola Perbatasan sejauh ini juga belum menampakkan hasil yang menggembirakan.

“Dibutuhkan komitmen untuk mengubah paradigma pembangunan perbatasan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan, selain itu meningkatkan kapasitas pemda dan aktivitas perekonomian masyarakat lokal, kerja inovatif, partisipatif, agile dan dukungan semua stakeholders terkait (pusat dan daerah),” katanya.

Menurut Siti Zuhro teknologi informasi kini menjadi sarana untuk mendorong kinerja organisasi pemda lebih efisien. Selain layanan publik digitalisasi layanan juga diharapkan dapat menciptakan good government.

Tantangannya adalah masalah regulasi di tingkat pusat, penguasaan teknologi, serta infrastruktur teknologi yang merata dan memadai.

“Di sisi lain perubahan kondisi global menuntut pula penyesuaian pada lini kehidupan termasuk tata kelola pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang baik atau prima kepada masyarakat,” ujarnya.

darilaut.id