Polemik Pembongkaran Perumdos, Rektor Unand Yuliandri Dilaporkan ke Polisi
LANGGAM.ID | 01/08/2021 19:45
Polemik Pembongkaran Perumdos, Rektor Unand Yuliandri Dilaporkan ke Polisi
Fakultas Ekonomi Universitas Andalas di Kota Padang, Sumatera Barat. Sebanyak empat dosen di fakultas itu dilaporkan positif Covid-19 dari swab test yang dilakukan Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Juli 2020 (ANTARA/HO)

Langgam.id – Rektor Universitas Andalas (Unand) Yuliandri dilaporkan ke Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat (Sumbar). Pelaporan ini terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam perkara pembongkaran perumahan dosen (Perumdos).

Yuliandri dilaporkan oleh Zuldesni, Dosen Jurusan Sosiologi Unand. Surat tanda penerimaan laporan pengaduan (STPLP) dari Zuldesni tertanggal 31 Juli 2021.

Dalam STPLP itu, tertulis bahwa Rektor Unand Yuliandri dilaporkan terkait penyalahgunaan wewenang tentang pencabutan penunjukan penghuni rumah negara di Komplek Unand Limau Manis dan pembongkaran rumah dinas negara yang masih dihuni.

“Karena terkait adanya pembongkaran Perumdos, dimana saya salah satunya di pengumuman lelang itu,” kata Zuldesni dihubungi langgam.id, Minggu (1/8/2021).

Menurut Zuldesni, pembongkaran Perumdos dilakukan tanpa sosialisasi dan pengumuman sebelumnya. Terdapat 10 rumah, empat di antaranya telah dilakukan pembongkaran.

“Sebenarnya ini berangkat dari keluarnya SK Rektor tentang penunjukan penghunian rumah negara yang waktu itu kami terima (SK) 14 April 2021. Bulan Ramadan kalau enggak salah,” jelasnya.

Kemudian, kata dia, di dalam SK itu disebut bahwa Perumdos hanya dapat ditempati sampai 31 Mei 2021. Sehingga waktu tersisa untuk mengosongkan rumah kurang lebih satu setengah bulan sejak SK keluar.

“Nah, biasanya SK penunjukan satu tahun, sekarang hanya beberapa bulan. Tentu kami sedikit binggung. Kami konfirmasi ke pihak pimpinan, WR 2,” ujarnya.

Dari konfirmasi itu didapat bahwa akan dibangun Rusunawa. Hal ini tentunya mengejutkan karena tidak ada sosialisasi dan pengumuman sebelumnya, kemudian dikeluarkan SK.

“Menurut WR 2, itu sudah diputuskan, akan dibangun rusunawa. Ya harus keluar dari (Perumdos) situ. Beberapa hari setelah itu, 22 April 2021, kami menerima SK pencabutan penunjukan penghuni rumah negara. Keluar SK kedua.

“Jadi SK kedua itu dimana rumah dinas yang kami huni harus dikosongkan tanggal 31 Mei. Kami keberatan dengan SK untuk mengosongkan rumah itu hanya dalam waktu satu setengah bulan,” sambung Zuldesni.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto, membenarkan adanya laporan pengaduan tersebut. Sampai saat ini, laporan pengaduan masih akan dipelajari polisi.

“Iya, benar. Intinya masih dipelajari,” singkat Satake Bayu.

langgam.id


BERITA TERKAIT