Ratusan Masyarakat Sembalun Gelar Aksi, Desak Pemda agar HGU Dibatalkan
SUARAINDO.ID | 25/11/2021 11:08
Ratusan Masyarakat  Sembalun Gelar Aksi, Desak Pemda agar HGU Dibatalkan
Lanskap pedesaan yang berada di Lembah Sembalun. Foto: Ujang Kurdiawan

SuaraIndo.id— Ratusan masyarakat sembalun menggelar aksi, di depan Kantor Bupati Lombok Timur, untuk menuntut keadilan penguasaan lahan oleh salah satu perusahaan.

Selain itu, masyarakat Sembalun juga mendorong agar Bupati Lombok Timur membatalkan Hak Guna Usaha (HGU) yang baru diterbitkan.

Dari keterangan masyarakat, Dedy mengatakan, tuntutan sudah sering dilakukan, tidak hanya menggelar aski di depan Kantor Bupati, namun juga di lahan yang menjadi sorotan masyarakat sembalun.

Lahan seluas 500 hektare lebih, saat ini dikuasai oleh perusahaan berdasarkan Hak Guna Usaha yang diterbitkan oleh pemerintah sejak tahun 1990.

Sementara masyarakat sembalun yang menggaraf lahan di lokasi tersebut sudah sejak lama, namun diambil alih oleh perusahaan setelah penerbitan Hak Guna Usaha baru yang diterbitkan oleh Pemerintah Bulan Maret Tahun 2021.

Terbitnya HGU baru ini menjadi ateni masyarakat sembalun. Pasalnya perusahaan yang menguasai lahan tersebut tidak pernah melakukan garapan, sehingga terbangkalai.

Aksi masyarakat Sembalun tersebut, mendorong agar Bupati Lombok Timur mengevaluasi HGU lama yang diterbitkan tahun 1990 dan membatalkan HGU baru yang diterbitkan bulan maret tahun 2021.

Bahkan untuk meredam aksi masyarakat, Pemerintah mewacanakan membagikan lahan seluas 120 hektare sisa dari HGU tersebut. Namun, wacana tersebut menjadi polemik baru bagi masyarakat.

Menurut Dedy, pembagian yang akan dilakukan pemerintah hanya untuk masyarakat yang sudah menandatangani persetujuan HGU untuk perusahaan. Selain itu, masyarakat yang terlibat dalam penandatanganan itu, diduga bukan asli penggaraf masyarakat sembalun. Karena masyarakat sekitar sudah saling mengenal satu sama lainnya.

Sedangkan dalam daftar penerima lahan tersebut, tidak dikenal oleh masyarakat sembalun sendiri.

Aksi yang berlansgung di depan Kantor Bupati tersebut, tidak membuahkan hasil. Karena Bupati Lombok Timur berada diluar Daerah.

Perwakilan Bupati, Asisten satu Setda Kabupaten Lombok Timur Lalu Dami Ahyani mengatakan, tidak bisa memberikan tanggapan melebihi kewenangannya. Karena tuntutan masyarakat tersebut membutuhkan kebijakan pimpinan.

“Kami akan berupaya mempertemukan perwakilan masyarakat sembalun dengan Bupati, pada kesempatan dan waktu lain,” ujar Dami kepada masyarakat, saat menemui mereka diruang kerjanya Rabu 25 November 2021.

suaraindo.id


BERITA TERKAIT