Gubernur Kalteng Harapkan Kebijakan Satu Peta Bisa Selesaikan Permasalahan Batas Wilayah
KontenKalteng.COM | 19/09/2022 12:20
Gubernur Kalteng Harapkan Kebijakan Satu Peta Bisa Selesaikan Permasalahan Batas Wilayah
Menilik Deforestasi Pemicu Banjir Kalteng

Kontenkalteng.com - Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengharapkan Kebijakan Satu Peta bisa menyelesaikan permasalahan batas wilayah antar desa, antara desa dan kelurahan, serta menyelesaikan permasalahan batas antar provinsi secara berkeadilan.

“Saya sangat senang sekali dengan adanya pertemuan yang diinisiasi oleh KPK. Dengan adanya kebijakan satu peta ini, harapan saya selaku Gubernur Kalteng agar permasalahan batas wilayah bisa diselesaikan," kata H. Sugianto Sabran saat menghadiri secara virtual rapat koordinasi Percepatan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), khususnya terkait Pelaksanaan Aksi Kebijakan Satu Peta dari Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (14/9/2022).

Gubernur Kalteng juga memaparkan terdapat perbedaan luas kawasan non hutan dan kawasan hutan dalam sejumlah peraturan yang dirilis pemerintah, seperti kawasan non hutan yang semula mencapai 33% berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2003, menyusut menjadi sekitar 17% berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2015.

Pada Rakor itu Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan bahwa pihaknya terus mendorong implementasi kebijakan satu peta (one map policy) di 5 (lima) provinsi yang menjadi pilot project atau proyek percontohan. Kalteng dengan 14 Kabupaten/Kota menjadi pilot project implementasi kebijakan satu peta bersama 4 Provinsi lainnya, yakni Riau dengan 10 Kabupaten/Kota, Papua dengan 8 Kabupaten, Sulawesi Barat dengan 3 Kabupaten, dan Kalimantan Timur dengan 7 Kabupaten.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menambahkan berdasarkan sumber dari paparan Kemenko Perekonomian pada tanggal 25 Januari 2022 terkait Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang (PITTI) Ketidaksesuaian Tatakan tahun 2021, luas ketidaksesuaian mencapai ± 43.502.342 hektar.

Sementara itu, ketidaksesuaian tatakan terhadap total luas nasional sebanyak 22,8% diantaranya ketidaksesuaian antara RTRWP dengan Kawasan Hutan, 6,5% ketidaksesuaian antara RTRWK dengan Kawasan Hutan, 1,7% ketidaksesuaian antara RTRWP dan RTWRK dengan Kawasan Hutan, 11,7% ketidaksesuaian antara RTRWP dengan RTRWK serta 0,9% ketidaksesuaian antara RTRW terhadap pelepasan Kawasan Hutan.

Rakor dipimpin Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan. Turut hadir Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron bersama Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir Balaw.

Sebagaimana diketahui, pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan Kebijakan Satu Peta dengan menerbitkan Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang diundangkan pada 6 April 2021.

Nampak hadir di Aula Jayang Tingang diantaranya Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, Sekretaris Daerah Prov Kalteng Nuryakin.

 

**


BERITA TERKAIT