Heboh Mahar Politik, Jubir NasDem Sulsel Angkat Bicara
KABARMAKASSAR.COM | 16/01/2018 10:30
Heboh Mahar Politik, Jubir NasDem Sulsel Angkat Bicara
Anggota DPRD Sulsel, M Rajab

KabarMakassar.com-- Mahar Politik menjadi tranding topik belakangan ini setelah La Nyala M Mattitti gagal masuk dibursa Pilgub Jatim 2018.

Sebagaimana kabar beredar, bahwa gagalnya Ketua Kadin Jawa Timur bertarung di Pilkada Jatim itu lantaran di mintai mahar politik sebanyak Rp40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Insiden tersebut tentunya mempengaruhi dunia perpolitikan di Indoensia apalagi masyarakat awam kerap mengartikannya sebagai politik transaksional.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Sulsel, M Rajab menilai mahar politik sebagai istilah lain dari politik transaksional adalah merupakan penentuan pilihan politik yang didasarkan pada bayaran berupa uang atau materi lainnya.

Dalam aturan keseluruhan pemilu, mahar politik jelas dilarang untuk dilakukan.

"Mahar politik itu bagian dari money politik sehingga tidak boleh dilakukan. Memilih kepala daerah merupakan memilih pemimpin di daerah, sementara kedudukan pemimpin dalam masyarakat adalah sesuatu yang terhormat, maka kepemimpinan harus diraih dengan cara-cara yang terhormat pula," kata Rajab, kepada Kabarmakassar.com, Selasa 15 Januari 2018.

Hal ini disampaikan Rajab menanggapi pengakuan La Nyalla Mattalitti yang dimintai uang Rp 40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju pada Pilkada Jatim yang disebutkan bahwa uang itu untuk keperluan pembiayaan saksi di tempat pemungutan suara.

Juru Bicara NasDem Sulsel ini kemudian menjelaskan, dalam pandangan Partai NasDem, politik harus dibangun tanpa mahar. Dalam penentuan calon disetiap level pemerintahan, NasDem memberikan rekomendasi dukungan tanpa harus dibayar.

Hal ini penting, sebab jika seorang calon pemimpin, untuk mendapatkan kedudukan kepemimpinannya harus merogoh kocek yang besar, maka ketika terpilih yang pertama kali dipikirkan adalah bagaimana mengembalikan kocek yang telah dikeluarkan.

Jika ini terjadi yang menjadi korban nantinya adalah masyakat sendiri. NasDem, lanjutnya bergerak dengan politik tanpa mahar.

Penilaian lain terkait mahar politik, menurut eks Ketua HMI Cabang Palopo ini adalah; Mahar politik hanya akan menghasilkan kesepakatan ‎semu antara pemberi donasi dan penerima donasi dimana kesepakatan akan berakhir dengan tindakan balas budi jika berhasil keluar sebagai pemenang pemilu.

"Jika praktik itu terjadi, ‎maka akan tercipta efek domino yang saling menguntungkan antara calon dan parpol apalagi melibatkan donasi dari korporasi sebagai pihak ketiga, itu akan sangat merugikan keuangan negara dan kedaulatan rakyat," ujarnya.

Meski demikian, Rajab tidak menapikkan jika dalam politik ada yang namanya "Cost Politik" sebagai biaya operasional politik.

Biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan partai secara langsung. "Cost politik itu saya kira sah dilakukan. Ke toilet saja pakai cost apalagi politik," pungkasnya. (*/sng)

Penulis Suharlim Syamsuddin


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT