Pilkada Ditunda Karena Wabah Corona, Politikus Golkar Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD
KABARMAKASSAR.COM | 02/04/2020 15:00
Pilkada Ditunda Karena Wabah Corona, Politikus Golkar Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Sulsel, Ince Langke. (IST)

KabarMakassar.com — Pemerintah memutuskan untuk menunda Pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah semakin meluasnya penularan virus Corona (Covid-19) di Indonesia. Belum ada kepastian kapan Pilkada serentak bisa digelar.

Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Sulsel, Ince Langke mengatakan, keputusan tersebut memang menjadi salah satu opsi terbaik dalam menyikapi kondisi bangsa Indonesia yang saat ini sedang terpuruk. Pasalnya, semua energi bangsa diarahkan untuk penanganan
Covid-19.

Hanya saja, kata dia, penundaan pelaksanaan Pilkada ini juga akan mengakibatkan terjadinya stagnansi pemerintahan di sejumlah daerah (kabupaten/kota) yang seharusnya menggelar Pilkada sesuai jadwal.

“Ada caretaker atau pelaksana tugas, tapi pengalaman menunjukkan itu tidak maksimal. Selain kewenangan terbatas, banyak hal lain yang juga tidak maksimal kalau hanya caretaker. Dan itu kan mengganggu pelayanan masyarakat,” kata Ince, Kamis (2/4).

Olehnya itu, Ince secara pribadi mengajak semua elemen maupun stakeholder terkait untuk berpikir realistis dan rasional dalam menyikapi kondisi bangsa saat ini, sekaligus menjadikannya sebagai momentum untuk kembali ke jalur demokrasi Indonesia yang sesungguhnya, yaitu demokrasi pancasila sesuai dengan sila keempat.

“Di dalam Undang-undang Dasar (UUD) kita itu tidak dikatakan pemilihan langsung. di UUD itu dikatakan dilakukan secara demokratis. dan demokrasi yang kita pilih dan disepakati oleh pendiri bangsa ini adalah demokrasi pancasila, bukan demokrasi liberal. Demokrasi pancasila itu sesuai sila keempat adalah perwakilan. Jadi cukup mi pemilihan di DPRD, karena DPRD juga kan dipilih oleh rakyat. Nanti DPRD yang memilih kepala daerah. Itu esensinya demokrasi pancasila,” ujar politisi asal Kabupaten Kepulauan Selayar itu.

“Tapi selama ini karena kita mau sok-sokan dibilang demokrasi, kita pilih demokrasi barat yang tidak sesuai dengan akar budaya kita. Kalau ada yang bilang Pilkada lewat DPRD, maka orang itu dianggap tidak demokratis. Padahal itu demokrasi sesungguhnya untuk Indonesia,” sambungnya.

Selain itu, lanjut Ince, ada beberapa hal yang juga bisa dijadikan pertimbangan untuk kembali ke jalur demokrasi pancasila dengan mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung ke pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

“Kalau pilkada langsung itu membutuhkan uang banyak. Ratusan triliun itu uang negara habis disitu. Padahal kalau mudahan cepat selesai ini wabah, kan dibutuhkan anggaran yang besar untuk merecovery keadaan, utamanya ekonomi. Daripada ratusan triliun uang negara ini habis dipakai jor-joran untuk pilkada, lebih baik dipakai untuk menyelesaikan persoalan bangsa, merecovery kondisi perekonomian,” ucapnya.

“Makanya saya mengajak orang untuk berpikir realistis dan rasional. Pemilihan langsung seperti sekarang ini menguras enegri, anggran, dan tidak ada jaminan pemimpin yang dihasilkan itu pemimpin terbaik. Banyak yang bermasalah. Sementara kalau pemilihan lewat DPRD baik waktu, anggaran dan energi, semuanya bisa dipangkas dan dihemat,” pungkasnya.

KABARMAKASSAR.COM


BERITA TERKAIT