Ombudsman Sampaikan Kecurangan PPDB 2020 Kepada Pj Wali Kota Makassar
KABARMAKASSAR.COM | 19/08/2020 14:01
Ombudsman Sampaikan Kecurangan PPDB 2020 Kepada Pj Wali Kota Makassar

KabarMakassar.com — Ombudsman Kota Makassar mengungkap dugaan tindak kecurangan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020. Hal itu terungkap ketika dilakukan pertemuan dengan Penjabat (Pj) Walikota Makassar Rudy Jamaluddin, Selasa (18/08).

“Kami ada MoU dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar terkait pemantauan PPDB, nah hari ini kami sampaikan temuan kami, makanya kami laporkan ke Pak PJ Walikota,” kata Ketua Ombudsman Kota Makassar, Andi Ihwan Patiroy.

Ia mengaku ada beberapa aduan yang diterima terkait dengan pelaksanaan PPDB di kota Makassar. “Seperti adanya ketidaksesuaian aturan, ketidaksesuaian data, serta kurangnya sosialisasi terhadap sistem aplikasi dalam PPDB,” katanya.

Selain itu, laporan warga lainnya yang diterima terkait pelaksanaan PPDB Kota Makassar yakni nama hilang pada saat pengumuman akhir di jalur zonasi dan digantikan oleh orang lain.

Ada juga, kata dia, warga yang melapor karena tidak lulus padahal skornya lebih tinggi dibanding yang lain dan masih banyak laporan yang lain yang diterima Ombudsman Kota Makassar.

“Ada aduan masyarakat terkait pergeseran titik koordinat lintang bujur, termasuk pembukaan pendaftaran sebelum waktunya. Intinya total aduan itu ada puluhan,” ungkapnya.

Karena itu, pihaknya mengajukan beberapa rekomendasi untuk perbaikan PPDB Kota Makassar. Salah satunya, kata dia, yakni melakukan evaluasi kepada pihak panitia.

“Ada beberapa rekomendasi yang kami sampaikan, salah satunya terkait sistem informasi yang digunakan. Kalau memang harus berbayar biar berbayar asal lebih bagus daripada gratis tapi tidak bagus,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sulsel, Abdul Halim Muharram mengakui keterbatasan yang terjadi selama masa PPDB di Kota Makassar.

“Ada keterbatasan-keterbatasan dalam hal kapasitas fasilitas yang dimiliki sehingga memang agak lelet, ada juga yang terlambat dan seterusnya. Tetapi saya kira itu adalah sebuah dinamika dalam memberi pelayanan,” kata Abdul Halim.

Ia berharap agar keluhan dan laporan yang diterima oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi pada proses PPDB berikutnya.

“Ini merupakan bentuk tantangan oleh penyelenggara pada sebuah program, saya kira ini sekaligus sebagai pembelajaran untuk menyiapkan model atau metode untuk menyongsong lebih baik untuk program akan mendatang,” katanya.

KABARMAKASSAR.COM


BERITA TERKAIT