Nurdin Abdullah Hentikan Penerimaan Pegawai Honorer karena Sudah Habiskan Anggaran Rp 400 Miliar
KABARMAKASSAR.COM | 25/01/2021 15:01
Nurdin Abdullah Hentikan Penerimaan Pegawai Honorer karena Sudah Habiskan Anggaran Rp 400 Miliar

KabarMakassar.com -- Gubernur Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah menegaskan agar tidak ada lagi penerimaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau non PNS di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Bahkan, ia berharap, BKD segera melakukan screening non PNS yang ada saat ini. 

Pasalnya, jumlah anggaran untuk pembayaran honor tenaga non PNS saat ini mencapai Rp400 miliiar per tahunnya.

"BKD harus stop penerimaan non PNS. BKD itu satu pintu tidak ada lagi OPD yang angkat atau kasi pindah orang, biar BKD yang mengatur kita melakukan screening supaya kita dapat postur yang ideal. Honorer saja 400 miliar kalau bisa kita rampingkan dan gunakan untuk naikkan TPP," kata Nurdin Abdullah, saat Coffee Morning, Senin (25/1). 

Untuk menjawab hal tersebut, Pemprov Sulsel akan memperlakukan merit system sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi dan itu berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2014 dan Peraturan Presiden nomor 11 tahun 2020. 

"Inilah yang sebenarnya kita inginkan Sulawesi Selatan yang pertama yang merit system, jadi ini membantu kita bekerja by sistem," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Sulsel, Imran Jausi menuturkan pihaknya akan segera melakukan rasionalisasi berdasarkan standarisasi jenjang pendidikan dan kualifikasi pekerjaan tenaga honorer yang ada saat ini.

"Ini kita akan buatkan standarisasi karena kemarin kan tidak ada standarisasi ada yang dapat Rp 2,3 juta ada yang Rp 2,7 juta. Nah ini mau kita standarkan dulu berdasarkan jenjang pendidikan, kualifikasi pekerjaannya nah ini bisa mengurangi sedikit beban APBD kita," ujarnya.

Ia menambahkan dengan adanya rasionalisasi tersebut, beban pembayaran honor pegawai non PNS dapat berkurang hingga Rp 235 miliar sampai Rp 250 miliar. "Sudah dihitung-hitung sekitar Rp 235 milyar sampai Rp 250 miliar lah," katanya.

KABARMAKASSAR.COM


BERITA TERKAIT