Pilwakot Makassar 2018: Kampanye Memilih Kotak Kosong Kian Menguat
KABARMAKASSAR.COM | 31/05/2018 14:19
Pilwakot Makassar 2018: Kampanye Memilih Kotak Kosong Kian Menguat
Ilustrasi pilkada

kabarMakassar.com -- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni sisa menghitung hari, pesta demokrasi yang dinanti Masyarakat untuk menentukan pemimpin daerahnya untuk lima tahun kedepan khususnya Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Makassar kembali menjadi pusat perhatian lantaran banyaknya aspirasi masyarakat Kota Makassar yang mengajak untuk memilih kotak kosong pada kertas suara.

Lantas bagaimana sistem demokrasi memandang aspirasi masyarakat yang lebih memilih memberikan kepercayaannya kepada kotak kosong dibanding Pasangan Calon (Paslon) tunggal?

Seperti diketahui, Sengketa Pilwalkot Makassar diwarnai banyak drama yang dimulai dengan gugatan Paslon pertama Appi-Cicu yang dimenangkan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar disusul saling gugat satu sama lain baik dari Paslon hingga penyelenggara pemilu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar akhirnya membatalkan penetapan pasangan calon (paslon) petahana nomor urut 2 Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi) dengan mencabut SK No 35 yang memuat nama dua paslon dalam sidang pleno yang berlangsung kurang lebih dua jam di kantor KPU Makassar di Kantor KPU Makassar pada bulan April lalu.

Baca juga:Kecelakaan Demokrasi Dalam Pilwalkot Makassar

 

Hal ini memicu banyak gerakan masyarakat yang menyampaikan kekecewaan mereka atas tidak terpilihnya salah satu paslon yang memenangi banyak hasil survey itu.

Kekecewaan salah satu warga kecamatan Manggala yang tidak ingin disebutkan namanya menyebutkan Pilwalkot Makassar tidak menggambarkan sistem demokrasi yang diimpikannya.

"Nanti ini kan lawannya kotak kosong, jadi buat apaki pergi lagi memilih Nah yang mau dipilih satu ji calonya, bukan mi demokrasi. Kalau pemilihan itu lebih dari satu minimal dua calon. Nanti coblos kotak kosong saja," ungkapnya kepada Redaksi KabarMakassar.com pada Rabu, 30 Mei 2018.

Lalu bagaimana sistem demokrasi melihat kekecawaan masyarakat yang bertekad memilih kotak kosong?

Berikut penjelasan dari pengamat politik dan hukum Kota Makassar.

Arief Wicaksono, Pengamat Politik Universitas Bosowa (Unibos) menanggapi reaksi masyarakat yang memiliki Kotak kosong dalam pilkada tidak diatur secara spesifik dalam perangkat regulasi.

"Yang diatur malah terkait dengan “calon tunggal”. Kalau soal pandangan tentang benar atau tidaknya fenomena itu terhadap demokrasi, saya pikir itu relatif, tidak ada masalah," jelasnya kepada Redaksi KabarMakassar.com pada Rabu Malam, 30 Mei 2018.

Arief melanjutkan, dalam konteks pembelajaran politik, wacana atau kampanye kotak kosong dalam sistem demokrasi tidak memiliki pengaruh langsung, namun bagaimanapun kampanye kotak kosong sama dengan mengkampanyekan Golongan Putih (Golput).

"Bagi pembangunan demokrasi di Indonesia, beberapa ahli menyatakan itu merugikan demokrasi yang sedang kita kembangkan. Justru menurut saya, kampanye kotak kosong itu sama dengan mengkampanyekan golput, dan itu dilarang oleh regulasi, sanksinya adalah pidana penjara," terangnya.

Sementara dari sisi hukum, Prof Aminuddin Ilmar selaku pakar hukum tata negara mengatakan fenomena kotak kosong dalam Pilwalkot Makassar tidak melanggar regulasi, dan jika kotak kosong mendapatkan suara lebih banyak, maka pemilihan ulang merupakan pilihan kedepannya yang memungkinkan masuknya paslon yang kalah.

"Kotak kosong dibenarkan dengan adanya putusan MK tentang hal tersebut sehingga dalam pilkada boleh dengan satu pasangan calon dengan bahwa bilamana Kotak kosong menang maka pemilihan akan diulang dan pasangan calon yang kalah boleh ikut kembali," jelasnya kepada Redaksi KabarMakassar.com saat diwawancarai di tempat berbeda.

seperti yang teratur dalam Pasal 22 PKPU Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang pilkada dengan satu pasangan calon disebutkan, pasangan calon tunggal ditetapkan sebagai pemenang bila mendapatkan suara sah lebih dari 50% dari suara sah. Bila perolehan suara pasangan calon kurang dari jumlah itu, maka pasangan calon dapat mencalonkan diri pada pemilihan berikutnya.

[Andhy Sukri]


BERITA TERKAIT