Pilwakot Makassar 2018: Danny Pomanto Bakal Copot Sejumlah Camat
KABARMAKASSAR.COM | 08/06/2018 14:00
Pilwakot Makassar 2018: Danny Pomanto Bakal Copot Sejumlah Camat
Walikota Makassar, Moh. Ramdhan "Danny" Pomanto. [Foto: Imran Arief]

KabarMakassar.com -- Selang beberapa hari kembali aktif menjabat, Wali Kota Danny Pomanto diisukan akan melakukan gebrakan di lingkup pemerintah kota Makassar dengan mencopot sejumlah camat yang terindikasi tidak netral atau bermasalah.

Seperti diketahui, Danny Pomanto baru saja didiskualifikasi sebagai salah satu Pasangan Calon (Paslon) di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar. Hal ini membuat pria bernama lengkap Mohammad Ramdhan Pomanto untuk mempercepat masa cutinya dan kembali menjabat sebagai Walikota bersama Syamsu Rizal sebagai Wakil Walikota Makassar pada Senin, 4 Juni 2018.

Danny kemudian mengungkapkan dirinya akan menonaktifkan para camat yang bermasalah dan melantik pelaksana tugas camat. Namun, mutasi jabatan tertunda hingga waktu yang belum ditetapkan karena Danny Pomanto dan Plt Sekda Kota Makassar, AM Yasir tiba-tiba harus keluar kota.

Lantas bagaimana Diwawancarai khusus oleh Redaksi KabarMakassar.com pada Kamis, 7 Juni 2018. Pengamat politik Sukrimelihat gebrakan orang nomor satu di Kota Makassar ini?

Menurut Dr.Phil.Sukri, M.Si, pengamat politik Kota Makassar menjelaskan peran Danny sebagai Wali Kota dalam membuat setiap keputusan yang diambil dalam lingkup pemerintahan kota tentu merupakan bagian dari kebijakan Wali Kota sebagai pimpinan.

"Termasuk jika nanti ada pencopotan pada sejumlah Camat di Kota Makasaar masih dalam domain wewenang walikota," terangnya.

Dosen ilmu politik Universitas Hasanuddin ini juga menjelaskan alasan dibalik kebijakan itu tentu saja walikota yang paling tahu. Namun untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan dibalik kebijakan itu, dapat dilihat dari seberapa besar resiko yang berada dalam setiap kebijakan yang dibuat dengan pemahaman pemangku kebijakan akan resiko tersebut.

"Kemungkinan kebijakan itu merupakan sebuah tindakan karena ada kepentingan politik tertentu dari Danny mungkin saja terjadi, namun tentu kita harus melihat hal ini agak riskan karena secara terang-terangan melakukan pencopotan alasan politis," jelasnya.

Lebih jauh, Doktor philosophy untuk kajian Filsafat Politik dan Politik Asia Tenggara ini melanjutkan alasan munculnya pemikiran pencopotan Camat dapat berasal dari isu permintaan fee 30% Proyek Ketapang, Sukri hanya menjelaskan kemungkinan tersebut bisa saja terjadi. Namun dilain pihak, Danny Pomanto dianggap harus memperhatikan situasi yang terjadi sebab terlepas dari permasalahan proyek ketapang ataupun murni urusan profesionalitas semata, masyarakat akan terus mengawasi Danny baik dari pendukung ataupun lawan politiknya.

"Jika hal tersebut tidak betul-betul clear, malah bukan tidak mungkin masyarakat mungkin akan mengkaitkan dengan rumor yang beredar. Pak Danny memang memiliki wewenang untuk melakukan restrukturisasi dalam tubuh pemkot, termasuk menempatkan orang atau menggantinya dari posisi atau jabatan tertentu, tapi hal tersebut hanya dapat dilakukan sesuai mekanisme dan aturan yg ada tidak boleh hanya karena alasan suka tidak suka semata atau alasan kepentingan politik tertentu," tutup Lulusan Bonn University Jerman ini.

Diketahui, sebelumnya mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar Gani Sirman yang sekarang berstatus tersangka di dua kasus Tipikor yakni korupsi pengadaan dan penanaman pohon Ketapang di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, serta kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan sanggar lorong-lorong di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Makassar menyebutkan Danny Pomanto menerima fee 30 persen dari pengadaan pohon Ketapang Kencana.

KABARMAKASSAR.COM


BERITA TERKAIT