Danny Pomanto Copot 15 Camat, Plt Gubernur Soni Sumarsono Bentuk Tim Lima
KABARMAKASSAR.COM | 12/06/2018 15:40
Danny Pomanto Copot 15 Camat, Plt Gubernur Soni Sumarsono Bentuk Tim Lima
Pj Gubernur Sumarsono saat diwawancarai di Gedudung Rujab Sulsel Jln Sungai Tangka, Senin 11 Juni 2018. (Foto: KabarMakassar.com)

KabarMakassar.com -- Keputusan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto yang menonaktifkan 15 camat di kota Makassar secara bersamaan turut menjadi perhatian Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Soni Sumarsono yang disampaikan dalam acara Meia Interaktif dan Buka Puasa Bersama di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jalan Sungai Tangka Makassar, Senin, 11 Juni 2018.

Seperti diketahui, pencopotan 15 camat dengan detail lima mengundurkan diri dan 10 diberhentikan menuai banyak sorotan. Hal ini disebabkan pencopotan massal tersebut dilakukan oleh Walikota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto saat baru saja menduduki jabatannya setelah didiskualifikasi dari pencalonan diri dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot).

Pj Gubernur Sumarsono saat diwawancarai KabarMakassar.com mengatakan bahwa seseorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat diberhentikan jika memiliki alasan kuat dan adanya proses pemeriksaan melalui dewan kode etik dengan tingkatan sanksi dimulai dari ringan hingga berat.

"Itu harus ada alasannya proses pemeriksaannya lewat dewan kode etik dan keputusannya sanksi ringan dan berat, kalau diberhentikan itu sanksi berat, bagaimana diberhentikan tanpa sidang kode etik, inilah yang menjadi sorotan kami," jelas Soni.

Sedangkan tindakan Danny Pomanto dalam mencopot camat sebagai Wali Kota dianggap sah, namun secara mekanisme dianggap tidak sesuai dengan pasal 71 ayat 2 yang menyebutkan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6(enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan batas akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

"Kalau soal prosedur, apabila posisinya enam bulan sebelum ditetapkan menjadi paslon, tidak boleh Danny melakukan mutasi tanpa ijin Mentri Dalam Negeri (Mendagri), tapi ketika kemudian paslonnya dianulir lagi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah tidak relevan lagi pada pasal 71 karena yang melakukan mutasi bukan paslon dia adalah seorang Danny seorang Walikota jadi sah-sah saja. Cuman prosesnya dia lupa yaitu harus melalui mekanisme, pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin yang bersangkutan sehingga layak diberikan sanksi, jadi itu sanksi berat karena diberhentikan kalau ringan itu itu di tegur ringan tertulis,"  jelas Soni.

Sedangkan untuk pemeriksaan, Soni menganggap tidak adanya proses mekanisme yang benar menjadi konsekuensi akan adanya pemeriksaan kode etik yang akan melihat kembali status pencopotan 10 camat.

"Oleh karena itu tim melakukan pemeriksaan dalam sidang kode etik, kita akan koordinasi pemeriksaan akan dilakukan pada camat masing-masing dalam sidang kode etik sebagai ASN sehingga kita belum bisa memutuskan terhadap 10 ini, kalau yang ini sudah jelas namanya juga mengundurkan diri tidak ada alasan apa-apa, "ungkap Soni setelah setelah buka puasa bersama.

Sumarsono menjelaskan untuk percepatan proses itu tim telah menemui atau memanggil para Camat yang dicopot, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Makasssar, dan Kepala BKD Kota Makasar.

"Perhatian agar difokuskan pada aspek administrasi dan prosedur, argumentasi yang digunakan, dan dampaknya atas stabilitas maupun pelayanan publik," jelasnya.

Perlu diketahui, Sumarsono telah membentuk Tim Lima untuk mengusut pencopotan 15 Camat di Kota Makassar yang dilakukan oleh Danny Pomanto yang berisikan Asisten I Pemprov Sulsel Andi Hery Iskandar sebagai Ketua tim, Kepala BKD Pemprov Sulsel Ashari F Radjamilo, Kepala Badan Kesbangpol Sulsel Asmanto Baso Lewa, Kepala Inspektorat Luthfie Natsir, dan Kepala Biro Pemerintahan Sulsel Hasan Basri Ambarala.

KABARMAKASSAR.COM


BERITA TERKAIT