Malaysia Izinkan Pekerja Migran Masuk, Komisi IX DPR: Pastikan Tes Covid Akurat
Info Teras | 28/10/2021 17:36
Malaysia Izinkan Pekerja Migran Masuk, Komisi IX DPR: Pastikan Tes Covid Akurat

INFO NASIONAL - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani gembira karena otoritas Malaysia kembali mengizinkan pekerja migran masuk ke negara tersebut. Negeri jiran sempat menutup akses bagi pekerja migran selama 16 bulan akibat pandemi Covid-19.

“Izin ini memberi peluang pekerja migran Indonesia kembali ke sana setelah gelombang pemulangan ribuan PMI (pekerja migran Indonesia) akibat pandemi. Manfaatkan peluang ini dengan memastikan prosedur penempatan standar terpenuhi, agar kejadian di Taiwan tidak terulang," kata Netty dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 28 Oktober 2021. 

Pekerja migran Indonesia sempat ditolak masuk ke Taiwan akibat tes Covid-19 yang tidak akurat. Belajar dari pengalaman tersebut, Netty mengingatkan agar protokol kesehatan dilakukan sesuai standar negara tujuan. “Tes Covid-19 yang dilakukan harus akurat. Jika pekerja ditolak, bukan hanya merugikan mereka, tapi juga mencoreng wajah Indonesia di dunia internasional,” tuturnya.  

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, hubungan baik Indonesia dengan Malaysia harus dijaga, mengingat negeri jiran menjadi negara penempatan pekerja migran Indonesia terbesar. "Selain jaraknya yang dekat, budaya dan bahasanya juga tidak terlalu jauh berbeda dengan Indonesia. Jaga hubungan baik dengan penatalaksanaan prosedur keberangkatan, termasuk tes kesehatan yang baik,“ ujar Netty.

Ia juga meminta pemerintah mengawal ditunaikannya seluruh hak pekerja migran di negara tempat bekerja. “Jangan sampai pekerja migran kita merasa dirugikan. Misalnya karena alasan pandemi Covid-19, gaji mereka dipotong atau bahkan dipulangkan tanpa ada perjanjian sebelumnya,” kata dia.

Dalam hal penempatan pekerja migran Indonesia, harus dipastikan wujud pola hubungan bilateral yang setara dan berkeadilan. Antara pekerja dan industri terjadi hubungan simbiosis mutualisme. Pekerja migran Indonesia memang membutuhkan pekerjaan, namun industri di negara tujuan juga memerlukan tenaga kerja. “Dengan pemulangan PMI, sektor industri perkebunan di sana pun stagnan akibat krisis pekerja," ujarnya.

Hal ini menjadi dasar agar pemerintah percaya diri dalam membela hak-hak pekerja migran. “Pastikan calon PMI terlayani dengan baik. Perusahaan penyaluran tenaga kerja  yang tidak taat hukum harus ditindak dengan tegas. Buktikan bahwa pemerintah menjadikan pekerja migran sebagai VVIP secara nyata, bukan hanya kata-kata yang diucapkan dalam rapat maupun seminar,” tutur Netty. (*)


BERITA TERKAIT