Komisi X DPR: Anggaran PPPK Harus Dipenuhi
Info Teras | 03/11/2021 14:55
Komisi X DPR: Anggaran PPPK Harus Dipenuhi

INFO NASIONAL- DPR RI menekankan seharusnya tidak boleh ada perdebatan mengenai anggaran terkait rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pasalnya dalam rekrutmen PPPK, daerah masih harus melakukan analisa keuangan daerah untuk dapat menentukan jumlah formasi PPPK yang disesuaikan dengan anggaran.

“Tidak boleh ada perdebatan anggaran, sudah harus dipenuhi dan tidak ada lagi daerah mengajukan sesuai formasi lantas harus analisa keuangan daerah lagi," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa, 2 November 2021.

Rapat tersebut dihadiri DPRD Kabupaten Bulukumba, Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHNK 35+) Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, serta Perkumpulan Honorer Kategori II Indonesia (PHK21) Korwil Jawa Tengah. Menurut Fikri, permasalahan anggaran ini yang membuat jumlah formasi PPPK di daerah jauh lebih rendah dibanding jumlah pegawai honorer.

Selain permasalahan anggaran, mekanisme rekrutmen pengisian formasi PPPK juga harus memiliki komitmen yang jelas. Seperti misalnya mengangkat guru-guru dan tenaga kependidikan yang bekerja di satu sekolah menjadi PPPK di sekolah sama.  “Harus disediakan, kalau di sekolah negeri ya di sekolah negeri, jangan lantas membuka guru swasta untuk masuk dan sebagainya. Mekanisme rekrutmen pengisian formasi harus jelas dan komitmen," katanya.

Selain itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut juga mengatakan, dalam menyelesaikan persoalan mengenai guru dan tenaga kependidikan (tendik) honorer ini dapat diselesaikan dengan tiga opsi formasi. Yakni CPNS, PPPK dan pegawai honorer yang gajinya disesuaikan dengan UMK atau UMR masing-masing daerah.

"Sehingga kalau guru negeri yang semula sesuai dengan PP 48/2005 hanya satu skemanya, tapi karena terbit Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka menjadi dua, dan karena kemampuan keuangan negara yang mungkin tidak stabil akhirnya ada tiga. Nah, tetapi jangan ada opsi lain, sudah tiga (opsi formasi) saja,"ujar legislator daerah pemilihan (dapil) Jateng IX itu.

Terakhir, Fikri berpesan kepada seluruh guru honorer agar tidak putus ada dan tetap semangat karena mereka penyelamat negeri. "Smoga ini didengar dan mendapatkan solusi terbaik," ujarnya.(*)


BERITA TERKAIT