DPR: Pemkab dan Pemkot ingin Sumber PAD Provinsi Diturunkan
Info Teras | 12/11/2021 13:51
DPR:  Pemkab dan Pemkot ingin Sumber PAD Provinsi Diturunkan

INFO NASIONAL-Komisi XI memandang perlu mendapatkan masukan secara langsung dari pemerintahan pemerintah provinsi, kabupaten/kota serta stakeholder terkait lainnya untuk melakukan penyempurnaan RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

"Ada beberapa masukan yang menurut kami signifikan yang intinya semangat untuk bagaimana membangun kemandirian fiskal, bagaimana mengelola APBD secara lebih leluasa, itu yang disampaikan mereka," kata Anggota Komisi XI  DPR RI Ecky Awal Mucharam usai memimpin Tim Kunspek Komisi XI DPR RI di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu, 10 November 2021. 

Ecky menerangkan, berdasarkan usulan yang disampaikan, pemda minta agar diberikan kepercayaan mengelola APBD dengan lebih leluasa dan fleksibel. Di sisi lain pemerintah daerah juga berharap agar sumber PAD yang tadinya banyak ada di level provinsi bisa diturunkan ke kabupaten/kota. 

"Mereka ingin ada skema yang lebih jelas dan lebih fair terkait bagi hasil dan mereka juga menyampaikan kebutuhan terkait tidak hanya dana desa tetapi dana kelurahan untuk di kota-kota," terang Ecky..

Politisi Fraksi PKS itu menjelaskan, dalam RUU HKPD, pemerintah pusat punya kepentingan di dalam menjamin APBD menjadi instrumen yang optimal di dalam mensejahterakan rakyat di daerah. Karena itu amanah konstitusi harus memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur APBD-nya.

“Sebagian besar sektor pelayanan publik sudah diserahkan kepada daerah, urusan yang masih dipegang oleh pemerintahan pusat yaitu urusan keuangan, keagamaan, hubungan diplomasi luar negeri dan urusan pertahanan keamanan. “Ketika sudah menyerahkan kepada daerah dari sisi tugas pokok dan fungsi pelayanan publik tersebut seharusnya disertai dengan desentralisasi fiskal yang lebih memadai untuk daerah," kata Ecky. (*) 

 


BERITA TERKAIT