DPR Sorot KLHK tentang Izin Hutan di Babel
Info Teras | 12/11/2021 18:37
DPR Sorot KLHK tentang Izin Hutan di Babel

INFO NASIONAL - Anggota Komisi IV DPR, Yohanis Fransiskus Lema, memberikan sejumlah catatan penting kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam perannya sebagai penjaga konservasi serta melaksanakan pembangunan berkelanjutan. 

Kegusaran dia terkait lahan-lahan hutan produksi yang dipinjam-pakaikan, bahkan ada yang ingin dialihfungsikan untuk tujuan komersial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Saya memberikan catatan bahwa KLHK itu harusnya tampil sebagai penjaga konservasi bukan pemberi izin investasi, karena pembangunan kita hari ini seharusnya tidak lagi prospektif yang semata-mata berorientasi pada akumulasi profit dan kemudian melupakan prinsip kelestarian, prinsip keberlanjutan konservasi dan lingkungan hidup,” tegas Ansy Lema, sapaan akrabnya saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah XIII Pangkal Pinang, Babel, Kamis, 11 November 2021.

Anggota Fraksi PDI-Perjuangan itu juga menyoroti pemberian izin investasi maupun izin pinjam-pakai dari pemerintah, terutama kepada korporasi yang bisa merusak lingkungan hidup. Diketahui, mayoritas wilayah provinsi tersebut digunakan untuk pertambangan. Masalah ini sudah sepatutnya menjadi perhatian demi kelestarian lingkungan hidup.

“Saya terus terang memberikan catatan kritis dan tegas kepada KLHK untuk tidak mudah memberikan persetujuan, terutama apabila kita melihat sudah banyak hutan kita yang dikonversi dan kemudian hutan-hutan kita ini rusak,” ujar Ansy Lema.

Sementara Anggota Komisi IV DPR Azikin Solthan menyoroti masalah perizinan dan pengawasan kawasan tambang  yang seharusnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait kehutanan dan lingkungan hidup, sehingga dapat menindak tegas pelanggaran yang terjadi.

“Lakukan tindakan tegas terhadap semua perambah hutan yang tidak mempunyai asas hukum yang kuat. Jadi tidak bisa kita pilah-pilah, bahwa ada hal-hal yang terkait dengan kepentingan-kepentingan lain. Yang pasti kita harus menegakkan aturan yang ada,” kata politisi Partai Gerindra tersebut.

Kunjungan kerja Panja Penggunaan, Pelepasan dan Pengrusakan Kawasan Hutan Komisi IV DPR ke Babel dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini (F-PKB). Turut serta yakni Anggota Komisi IV DPR RI Vita Ervina (F-PDIP), Renny Astuti (F-Gerindra) Hermanto dan Saadiah Uluputty dari F-PKS, serta Ema Umiyyatul Chusnah dan Asep Ahmad Maoshul Affandy dari F-PPP. (*)


BERITA TERKAIT