DPR Berharap Pemerintah Pusat Perhatikan Daerah Kepulauan
Info Teras | 22/11/2021 11:52
DPR Berharap Pemerintah Pusat Perhatikan Daerah Kepulauan

INFO NASIONAL - Dengan Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD), pemerintah pusat diharapkan dapat mengalokasikan anggaran dan memberi perhatian lebih kepada daerah kepulauan secara merata untuk memajukan pembangunan, khususnya pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Indonesia. 

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Yohan usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI dengan perwakilan Kementerian Keuangan, Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Bali, serta Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kabupaten Gianyar, Bali, Kamis, 18 November 2021. 

“Kami berharap dengan rancangan UU, pemerintah pusat bisa mengalokasikan sumber daya nasional lebih merata, sehingga pembangunan bisa menyelesaikan problem-problem ketertinggalan. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita bisa menyejahterakan masyarakat dengan potensi sumber daya yang kita punya. Harapan kamia, dorongan anggaran dari pusat bisa mendongkrak potensi-potensi daerah, ada potensi pariwisata, pertanian, perkebunan, (hingga) peternakan," ujarnya.

Legislator dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) I ini menambahkan, daerahnya sebagai daerah kepulauan memiliki wilayah laut yang luas dan potensi ikan yang beragam bisa menjadi komoditas daerah tersebut untuk membangun industri perikanan yang besar. "Di NTT itukan lautnya luas, ikannya luar biasa, kenapa kita nggak berpikir (untuk) membangun perindustrian ikan yang besar di sana? Kami bisa menambah tenaga kerja, memberdayakan nelayan, mengembangkan potensi-potensi laut kita,” tutur Yohan.

Di sisi lain, ia berharap pemerintah pusat dapat mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) lebih berimbang dan adil kepada daerah kepulauan. Karena banyak daerah yang memiliki luas wilayah laut lebih besar daripada luas daratannya. 

Hal tersebut tentu menjadi masukan pada pembahasan RUU HKPD agar daerah kepulauan mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat, sehingga bisa meningkatkan percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya.(*)


BERITA TERKAIT