Polda Kalteng Didesak Bebaskan Riswan Pemuda Adat Laman Kinipan yang Berkonflik dengan Perusahaan Sawit
Iqbal Muhtarom | 26/08/2020 14:10
Polda Kalteng Didesak Bebaskan Riswan Pemuda Adat Laman Kinipan yang Berkonflik dengan Perusahaan Sawit
Sejumlah masyarakat adat Desa Kinipan berjalan di atas hutan yang telah gundul akibat pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit PT SML. Masyarakat adat Kinipan menganggap lahan tersebut sebagai wilayah adatnya./Foto: Raden Betahita.id

TERAS.ID, Palangka Raya - Koalisi Keadilan untuk Kinipan mendesak Polda Kalteng untuk membebaskan Riswan, anggota komunitas adat Laman Kinipan. Riswan ditangkap tiga pekan setelah mediasi antara komunitas adat Kinipan dengan PT Sawit Mandiri Lestari (SML) gagal dilaksanakan di kantor Camat Batang Kawa di Desa Kinipan 22 Juli 2020 atau 2 bulan sejak kegiatan yang dituduhkan kepadanya.

Dalam rilis yang diterima TERAS.ID 24 Agustus 2020, Koalisi menjelaskan kronologi penangkapan Riswan, 29 tahun oleh tim dari Polda Kalteng. Pada Sabtu (15/08) 9 orang aparat kepolisian gabungan dari POLDA Kalimantan Tengah, POLRES Lamandau dan POLSEK Delang mendatangi rumah kediaman Riswan di Kinipan dan langsung membawa Riswan ke Rumah Kepala Desa Kinipan.

Di kediaman Kepala Desa Kinipan, aparat kepolisian tersebut menyebutkan bahwa mereka ingin meminta Klarifikasi dari Riswan terkait kegiatan warga Kinipan pada tanggal 23 Juni 2020 yang lalu di hutan pada sekitar tempat perusahaan bekerja.

Pada sore itu juga Aparat sempat memaksa Willem Hengki yang merupakan Kepala Desa Kinipan dan Riswan untuk berangkat bersama mereka ke Kantor POLSEK Delang namun ditolak oleh pak Willem Hengki.
Tidak ada Surat Pemanggilan yang sampaikan oleh aparat kepolisian kepada Riswan dan Pak Kepala Desa sebagai landasan mereka meminta klarifikasi tersebut.

Minggu (16/08), Riswan bersama Kepala Desa Kinipan, menjalani pemeriksaan di kantor POLRES Lamandau di Nanga Bulik, dari pemeriksaan tanpa didampingi penasehat hukum tersebut akhirnya Riswan ditangkap dan dibawa ke kantor POLDA Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

Adapun Willem Hengki dipersilahkan pulang oleh Penyidik untuk menyampaikan informasi tersebut kepada keluarga Riswan.

Riswan, Pemuda yang sehari-hari bekerja sebagai Perangkat Desa (Kasi Pemerintahan Desa Kinipan) ini, ditetapkan menjadi tersangka oleh oleh Penyidik Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Ia dituduh melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 KUHPidana.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dituduhkan kepada-nya merujuk pada kejadian tanggal 23 Juni 2020 lalu. Pada saat itu warga Kinipan masih berjaga di hutan (di hulu sungai Toin) untuk mempertahankan hutan adatnya, lalu mendengar suara mesin chain saw yang menjadi tanda masih ada aktivitas pemotongan kayu Ulin oleh para pekerja PT. SML. Riswan dkk, kemudian mendatangi dan menghentikan aktivitas tersebut.

Sementara satu hari sebelumnya (22/06) warga Komunitas Adat Kinipan berupaya menghentikan alat berat PT. SML yang hendak melakukan land clearing dan membabat sisa hutan Kinipan yang bahkan saat ini sudah masuk pada areal bekas perladangan warga.

Padahal pada tanggal 22 Juni 2020 itu pula telah ada kesepakatan secara lisan antara perwakilan pihak Humas Perusahaan dengan warga bahwa tidak ada lagi aktifitas lanjutan sementara menunggu perundingan tanggal 29 Juni 2020 di kantor Camat Batang Kawa.

Proses penangkapan warga Kinipan atas laporan pihak perusahaan tersebut berbanding terbalik penanganannya oleh kepolisian dibandingkan dengan berbagai laporan warga kepada kepolisian selama ini atas aktivitas PT. Sawit Mandiri Lestari mulai dari laporan pencemaran lingkungan, laporan penjualan aset desa (hutan) dan lainnya yang sampai dengan saat ini tidak pernah direspon dan ditanggapi oleh pihak aparat kepolisian.

Sejak Tahun 2012, Kinipan selalu menolak hadirnya investasi sawit di wilayah adat mereka, yang merupakan wilayah hulu dari Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Pihak pemerintah
desa dan tetua adat tidak pernah membubuhkan tanda tangan persetujuan untuk masuknya perusahaan perkebunan sawit skala besar di wilayah adatnya.

Penolakan masyarakat adat Kinipan tersebut kemudian menjadi konflik yang memanas dengan PT. Sawit Mandiri Lestari (SML), terutama sejak perusahaan mulai melakukan kegiatan land clearing dan pembabatan hutan pada awal tahun 2018. Permintaan dan desakan warga Kinipan agar PT. Sawit Mandiri Lestari (SML) menghentikan aktivitas land clearing dan pemotongan kayu Ulin, tak juga berhenti.

Pandangan berbeda disampaikan Sekretaris Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Wendy. Mengutip borneonews.co.id pada 29 Januari 2020, ia mensinyalir konflik yang terjadi antara segelintir warga yang menolak operasional PT Sawit Mandiri Lestari (SML) diciptakan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk membuat situasi yang kisruh.

Ia mengatakan jika penolakan segelintir warga tersebut kemudian ditunggangi pihak lain yang berasal dari luar dengan tujuan tertentu dan berpotensi memicu konflik.

"Hal ini tentunya menuai reaksi dari mayoritas masyarakat Desa Kinipan dan Desa Batu Tambun yang merasa keberadaan perusahaan turut meningkatkan perekonomian mereka," jelasnya.

menurut Wendy, pihak yang menolak dengan alasan tertentu itu hanya segelintir. "Paling banyak 10 orang. Namun mereka malah melibatkan pihak luar dengan tujuan tertentu dan membenturkan sesama masyarakat," ucapnya.

Wendy mencontohkan selama ini warga yang menolak dan pihak luar selalu menghembuskan kabar guna menciptakan pemahaman bahwa perusahaan tersebut merusak lingkungan dan menggusur hutan adat.

"Namun faktanya, di mana hutan adat tersebut. Jangan membuat asumsi sendiri tanpa bukti yang jelas. Padahal perusahaan beroperasi sesuai aturan dan hukum yang berlaku," jelasnya.

IQBAL MUHTAROM | BORNEONEWS.CO.ID


BERITA TERKAIT