Front Tani Unjuk Rasa Protes Kriminalisasi Tiga Petani di Soppeng
Iqbal Muhtarom | 27/02/2018 09:41
Front Tani Unjuk Rasa Protes Kriminalisasi Tiga Petani di Soppeng
Tuntutan aksi unjuk rasa yang disuarakan Front Perjuangan Tani latemmamala tentang nasib 3 Petani di Kabupaten Soppeng Sulsel yang digelar di Makassar, Senin (26/2/2018).

KabarMakassar.com, Makassar - Penangkapan yang dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) pada 22 Oktober 2017 lalu mendapat protes dari sejumlah massa yang tergabung dalam Front Perjuangan Tani Latemmamala.

Front ini turun ke jalan terkait tiga orang petani yang masing-masing bernama Sahidin (45), Jumadi (41) dan Sukardi (39) dituding melakukan pelanggan karena tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pihak BPPHLHK melakukan penangkapan atas dasar SK Menteri Kehutanan R.I. Nomor 5356/Men.l-IutUII/KUH/2014 tentang penetapan Kawasan hutan Laposo Ninicoinang.

Hal ini berdampak ketiga petani yang saat ini harus berhadapan dengan negara mendapat dakwaan atau tuduhan telah melakukan pengrusakan hutan sebagaimana diatur dalam UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disebut UU P3H).

Padahal fakta pengunjuk rasa yang ditemukan oleh ketiga petani menjadi korban kriminalisasi tersebut.

Mereka telah hidup secara turun temurun dan menggantungkan hidup dan kehidupan keluarganya di Kampung Coppoliang sebelum ada penetapan kawasan hutan Laposo Niniconang, Kabupaten Soppeng 2014.

Kordinator Lapangan Aksi Kriminalisasi Ketiga Petani itu, Salman Azis mengatakan bahwa Seharusnya ketiga petani tersebut tidak boleh dikriminalisasi jika Pemerintah cq. BPPHLHK tunduk terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 95/PUU-XII/2014 tertanggal 10 Desember 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ketentuan Pidana Kehutanan dikecualikan terhadap masyarakat yang secara turun-temurun hidup di dalam kawasan hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersil.

"Kami melihat ada kriminalisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Mereka telah menangkap 3 masyarakat dengan tuduhan merusak hutan, padahal mereka hanya mengurusi kebun" ungkap Salman dalam orasinya.

Lebih lanjut, dalam tuntutan yang disuarakan Front Perjuangan Tani Latemmamala bahwa masyarakat berhak Memperoleh kehidupan yang layak dan mendapatkan pekerjaan merupakan dua dari sekian banyak hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang merupakan tanggung jawab Negara dan telah di jaminan oleh konstitusi Hal tersebut dipertegas dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 7 ayat (2) yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. (*)

Sumber: www.kabarmakassar.com


BERITA TERKAIT