Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi Ulil Amri mengapresiasi 22 Puskesmas unit kerja Dinas Kesehatan (Dinkes) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaro Jambi sudah menyandang status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Temuan yang nilainya nyaris menyentuh angka Rp1 miliar itu di antaranya terjadi pada belanja makan dan minum jamuan rapat dan jamuan tamu serta  kegiatan penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD. Kemudian, ada juga belanja perjalanan dinas. Belanja – belanja itu disimpulkan BPK  tidak dapat diyakini kebenarannya.

Total temuan BPK di DPRD Kepri mencapai Rp 1,1 miliar. Nilai ini berasal dari 3 kegiatan, yakni perjalanan dinas (SPPD) fiktif sebesar Rp 667 juta, kegiatan sewa kapal sebesar Rp 300 juta dan pengadaan 56 unit iPad Pro 11 untuk anggota DPRD dan pejabat Setwan Kepri, sebesar Rp 144 juta.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) mengumpulkan 2.326 aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Kebanyakan masyarakat mengeluhkan persoalan infrastruktur.

Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar segera mengembalikan temuan dalam paket pembangunan gedung kebudayaan.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) Supardi menanggapi pernyataan Gubernur Mahyeldi soal Bank Nagari. Dia mengingatkan agar hati-hati dalam mengambil kebijakan terhadap bank milik daerah tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) menggelar rapat paripurna untuk menyusun kembali anggota komisi dan alat perlengkapan dewan yang baru

Bacaini.id, BANGKALAN – Pembangunan gedung baru DPRD Bangkalan yang megah dan mewah telah rampung 100...

Pansus juga tidak melihat kerangka pendanaan pembangunan yang jelas dan utuh untuk program prioritas ini

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) menggelar rapat paripurna untuk memperingati Hari Jadi Sumbar ke-76 di ruang rapat utama Gedung DPRD Sumbar, Jumat (1/10/2021).

Suaraindo.id— Pemerintah Kabupaten Sambas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas menyetujui pemekaran dua...

DPRD Kabupaten Karanganyar berinisiatif untuk membuat rancangan peraturan daerah (Raperda) kos dan rumah sewa.

Anggota Badan Anggaran DPRD Sumatra Barat (Sumbar), Hidayat, menyebut pengadaan mobil dinas dan rehab kantor ditiadakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022. Dia menyebut hal itu sudah disampaikan dalam pembahasan KUA PPAS tahun 2022 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Gubernur Mahyeldi memang pantas dikritik karena membeli mobil dinas baru di tengah pandemi. Namun, DPRD juga punya kesalahan dalam penganggaran.

Mencuatnya kabar tersebut berawal dari Anggota DPRD Provinsi Jambi menyampaikan bahwa gaji Nakes tak dibayar sehingga dapat menjadi perhatian serius Pemprov Jambi.